Malang, Memox.co.id – Menindaklanjuti surat Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa tertanggal 24 Januari 2022 perihal penunjukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022, KB Samsat Malang Utara dan Kota Batu ditunjuk atau mandatory untuk mengikuti penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Sabtu (26/02/2022).
Dalam ajang penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 dari Kemenpan RB ini untuk ketiga kalinya diikuti UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.
Sebagai bentuk komitmen bersama sebagai pelaksana tugas baru dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama di KB Samsat Malang Utara yang diikuti Kepala UPT – PPD Provinsi Jatim wilayah Malang Utara dan Kota Batu Aries Yuhdanata, S.E,M.AP, Kepala Perwakilan Malang PT Jasa Raharja Tri Edy Asmara, SE,MM, dan Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah, S.I.K.
Sebagai Kepala UPT – PPD Provinsi Jatim wilayah Malang Utara dan Kota Batu, Aries, menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan penandatanganan Komitmen Bersama merupakan sunah integritas maupun tonggak utama untuk dalam mendapatkan legalitas dalam pembangunan Zona Integritas.
“Tanpa adanya komitmen bersama dalam bentuk penandatanganan Komitmen Bersama, segala kegiatan yang kita laksanakan bersama tidak bisa diakui legalitasnya,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan kalau di wilayah Jatim hanya ada 3 Samsat yang ditunjuk oleh Gubernur Jatim untuk mengikuti penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, yakni UPT PPD Samsat Banyuwangi, UPT PPD Samsat Karangploso Malang Utara, dan Batu Kota serta UPT PPD Samsat Surabaya Barat.
“Dengan ditunjuknya kembali Samsat Malang Utara dan Batu Kota untuk mengikuti kembali penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, mari kita bersama-sama melanjutkan proses pembangunan ZI yang lebih efektif dengan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan upaya internalisasi dengan baik,” terangnya
Ditegaskan olehnya, pembangunan Zona Integritas merupakan role model RB (Reformasi Birokrasi) dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan
“Pada intinya melalui pembangunan Zona Integritas seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas,” terangnya. (fik)
