MEMOX.CO.ID – Pemerintahan Prabowo Subianto kerap membuat kebijakan kontroversial yang langsung viral, hanya untuk kemudian dibatalkan setelah mendapat gelombang protes masyarakat. Mulai dari rencana subsidi rumah, tambang nikel di Raja Ampat, penundaan pengangkatan CPNS, sengketa empat pulau antara Aceh-Sumut, hingga urusan distribusi gas elpiji, pola serupa terus terulang.
Yang terbaru, PPATK membuka kembali pemblokiran 28 juta rekening ‘nganggur’ setelah menuai kecaman publik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah pemerintah terlalu gegabah dalam mengambil kebijakan, atau justru sedang menguji respons publik?
Masyarakat Semakin Kritis, Pemerintah Kurang Belajar?
Menurut pengamat kebijakan publik, gelombang protes menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap langkah-langkah pemerintah. “Ini seharusnya jadi kesempatan bagi pemerintah untuk lebih mengakomodasi suara rakyat yang mungkin sebelumnya tidak terdengar,” ujar Nurul Jamila Hariani, pengajar administrasi publik Universitas Airlangga.
Namun, ia menegaskan, jika kebijakan viral lalu dibatalkan terus terjadi, itu pertanda pemerintah tidak belajar dari kesalahan. “Persoalannya, kalau ini terjadi terlalu sering, artinya pemerintah kita tidak berkembang dalam merumuskan kebijakan,” tegasnya.
Reaktif vs Responsif: Pemerintah Cenderung Takut Kritik?
Sementara itu, Joko Susilo, analis kebijakan publik dari Nalar Institute, melihat pola ini sebagai indikasi pemerintah yang reaktif, bukan responsif. Artinya, kebijakan sering diambil cepat, lalu dibatalkan begitu ada protes—bukan karena pertimbangan matang, melainkan sekadar menghindari kritik.
“Ini menunjukkan pemerintah lebih takut pada viralitas daripada substansi kebijakan. Mereka buru-buru mundur saat dikritik, tapi tidak benar-benar meresapi aspirasi publik sebelum membuat keputusan,” jelas Joko.
Pelajaran untuk Pemerintah: Uji Publik Sebelum Launching Kebijakan
Fenomena ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah untuk:
- Melakukan uji publik dan kajian mendalam sebelum mengumumkan kebijakan.
- Memperkuat komunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi mispersepsi.
- Tidak menjadikan “viralitas” sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
Jika pola ini terus berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terkikis. Masyarakat mungkin akan semakin skeptis, melihat kebijakan hanya sebagai “trial and error” tanpa arah yang jelas. (*/Crs)
