Malang, MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender. Hal ini ditegaskan oleh Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang, Senin (14/07/2025).
Komitmen Pemkot Malang dalam Pengarusutamaan Gender
Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang tersebut, Wahyu Hidayat menyatakan bahwa isu kesetaraan gender bukan hanya sekadar wacana, melainkan telah menjadi prioritas pembangunan di Kota Malang.
“Kesetaraan dan keadilan gender adalah prinsip dasar yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama,” tegas Wahyu Hidayat.
Pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kota Malang
Ranperda Pengarusutamaan Gender telah melalui proses pembahasan intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang. Pansus telah menyusun laporan hasil pembahasan yang memuat berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan organisasi perempuan.
Ketua Pansus Pengarusutamaan Gender, (Nama Ketua Pansus), menyampaikan bahwa rancangan peraturan ini dirancang untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mempromosikan kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik.
“Ranperda ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat langkah-langkah konkret, seperti penganggaran responsif gender, peningkatan kapasitas aparatur, dan sinergi dengan stakeholder terkait,” jelasnya.
Dukungan dari Seluruh Fraksi DPRD
Dalam rapat paripurna, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang menyampaikan dukungan terhadap Ranperda Pengarusutamaan Gender. Mereka menilai bahwa regulasi ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. (Crs)
