Jember, Memox.co.id – Dampak pandemi Covid-19 bagi pelaku usaha angkutan bus atau perusahaan otobus (PO) sangat terasa dengan menurunnya omset pendapatan. Ditambah dengan adanya aturan dari pemerintah, soal pembatasan wilayah dan larangan mudik. Mulai 22 April – 24 Mei 2021. Menambah keresahan para pelaku usaha PO tersebut.
Ketua Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jember, Sutikno mengatakan, apapun kebijakan Pemerintah dengan adanya larangan mudik, pastinya kembali menuai reaksi dari insan pekerja transportasi.
Solusi konkrit belum ada, tunggu waktu untuk nantinya PO Bus gulung tikar. “Dengan adanya larangan mudik pada tahun 2021 ini, kami tetap mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah pusat. Karena virus Covid-19 masih belum sepenuhnya hilang,” ucap Sutikno saat dikonfirmasi melalui Ponselnya, Sabtu (24/4/2021).
“Pastinya sangat berdampak dan merugikan insan transportasi. Meskipun (diakui) ada sebagian kendaraan bus yang (masih) jalan. Seperti AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) Jember-Surabaya, dan Jember-Banyuwangi. Tapi persentasenya 20 – 30 persen kendaraan yang jalan,” paparnya.
Terkait kendala ini, bahkan dengan banyaknya persoalan yang ada. Organda terus berupaya untuk berdiskusi dan menyambung komunikasi dengan pemerintah.
“Kami insan transportasi mempunyai induk Organda sendiri. Melalui Organda Pusat dan Organda Provinsi, tentunya kami melakukan loby- loby bagaimana semua kebijakan pemerintah tetap berjalan. Tapi juga membantu upaya kita dan PO Bus agar tidak terus menerus mati perlahan,” jelasnya.
Namun demikian, kata Sutikno, solusi itu masih belum ada. Para sopir, kernet, bahkan pemilik atau pelaku usaha PO tersebut, berupaya mandiri untuk mendapatkan penghasilan.
“Ada yang jualan krupuk, atau buka usaha lain. Bahkan ada yang tetap bertahan dengan menjalankan angkutan bus dengan trayek dekat. Seperti halnya Jember – Banyuwangi, tak sampai ke Pulau Bali. Tapi, hasil pendapatannya kecil, kurang lebih 10 persen. Kadang bisa setor, dan juga tidak,” pungkasnya. (ark/tog/mzm)
