Oleh: Ramadhenta Surya Ermawan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola aset pemerintahan adalah dua faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, aset pemerintahan mencakup berbagai jenis harta yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, seperti properti, infrastruktur, dan sumber daya alam. Untuk memastikan pengelolaan aset yang baik, pemerintah perlu fokus pada upaya menuju efisiensi dan transparansi yang lebih baik. Pertama-tama, efisiensi dalam tata kelola aset pemerintahan sangat penting untuk memaksimalkan nilai dari aset tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset dilakukan secara efisien, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tepat.
Misalnya, pemerintah harus melakukan evaluasi rutin terhadap aset-aset yang dimilikinya untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara optimal dan tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola aset pemerintahan. Dalam era digital seperti sekarang, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola aset dengan lebih baik. Misalnya, implementasi sistem manajemen aset yang terintegrasi dan pemantauan real-time dapat membantu mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan mengoptimalkan penggunaan aset. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan keamanan dan akuntabilitas dalam tata kelola aset pemerintahan.
Selanjutnya, transparansi adalah prinsip kunci dalam tata kelola aset pemerintahan yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait aset pemerintahan tersedia secara terbuka untuk masyarakat umum. Ini akan memungkinkan pemantauan publik terhadap penggunaan aset dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Transparansi juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait aset pemerintahan.
