Malang, MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berkomitmen dalam upaya optimalisasi peran BUMDes di Kabupaten Malang. Dari 378 Desa yang ada di Kabupaten Malang, 376 desa sudah memiliki BUMDes. Namun dari jumlah itu, 130 diantaranya masih berbadan hukum.
“Sementara 211 BUMDes sedang dalam proses pengurusan badan hukum,” kata Bupati Malang M Sanusi dalam sambutannya saat menghadiri acara Optimalisasi Digital Peran BUMDes, pada Kamis (12/12/2024).
Sedangkan yang Dua desa tersisa, juga sudah proses pembentukan BUMDes yaitu Desa Petungsewu dan Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir. Karena, Usaha Milik Desa atau BUMDes ini, memiliki peran penting dalam pembangunan serta sebagai pengungkit perekonomian desa.
“Maka Pemerintah Kabupaten Malang tentu akan terus berupaya untuk mendorong agar seluruh desa di Kabupaten Malang memiliki BUMDes dan yang berbadan hukum,” katanya.
Karena, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Malang, dengan status badan hukum, maka BUMDes ini menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya, dan lebih mudah mendapatkan akses permodalan.
“Berdasarkan database Bank Jatim di Kabupaten Malang, saat ini sudah terdapat 54 BUMDes yang sudah terdaftar sebagai agen Bank Jatim,” katanya.
“Harapannya melalui kegiatan ini nantinya dapat menjadi forum strategis bagi BUMDes sehingga akses terhadap permodalan juga semakin terbuka,” lanjutnya.
Lebih lanjut Sanusi menjelaskan, selain permasalahan badan hukum dan permodalan, juga sumber daya manusia (SDM) serta tata kelolanya juga harus lebih baik. Karena hal itu akan dapat membentuk iklim bisnis yang sehat dan produktif.
Maka Sanusi berpesan kepada pengelola BUMDes, agar terus berinovasi mengembangkan bisnis maupun kegiatan usahanya. “Perkuat pula strategi promosi dengan memanfaatkan platform digital yang ada dan berkolaborasi dengan BUMDes lainya,” pungkasnya. (nif).
