Pamekasan, Memox.co.id – Komitmen pemangku kebijakan dalam mensejahterakan petani tembakau lokal di Pamekasan dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah instansi Induk tidak hadir dalam diskusi yang digelar Memo X Pamekasan, di cafe three five Pamekasan, Sabtu (29/10/22)
Kegiatan dalam rangka HUT Memo X ke 7 itu dihadiri 23 peserta di antaranya : Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim, Pasi Pers Kodim 0826 Capt Inf Benny Purwanto Kapolres Pamekasan melalui Kbo Sat Reskrim Muh. syaiful Bahri Maulana, S.Sos. M. H, Disperindag Bidang Pengawasan dan Pembinaan Firman Hidayat, KaSatpol PP Syaiful Amin Kadin Pamekasan, NGO, Komunitas petani P4TM, HKTI, dan beberapa perwakilan komunitas wartawan.
Diskusi dimulai dengan adanya pembakaran tembakau yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dengan adanya pembakaran tembakau mengakibatkan pemerintah saling lempar antar satu OPD dengan OPD yang lain. Mengingat, untuk melakukan pencegahan Sat Pol PP tidak memilik dana untuk beroperasi.
Dengan salah satu kasus itu itu, wakil ketua umum peguyuban pedagang dan petani tembakau (P4TM) Abdul Bari mendorong diskusi yang digagas KoranHarian Regional Memo X Grup ada follow up untuk mengembalikan kejayaan petani Madura.
“Jangan dicukupkan disini, harus ada follow up serius mengembalikan kejayaan petani tembakau Madura. Solusi, misalnya para petani memiliki kesemangatan kembali untuk bertani,” ujarnya.
Bari menambahkan, dalam diskusi itu petani enggan menanam tembakau karena tidak memiliki semangat mengingat membutuhkan modal yang sangat besar. Petani enggan menanam karena tidak dapat diharapkan kembali.” Karena tidak menjadi solusi terhadap kebutuhan,” ujarnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) H Nasir mendukung penuh bagaimana semua eleman bisa membantu dan menyelamatkan petani Pamekasan. Salah satu persoalannya, adalah pupuk yang dinilai masih barang langka bagi petani Pamekasan.
“HKTI Konsen memperjuangkan bagaimana petani terbantu kesulitannya. Misalnya, pupuk yang masih sulit. Dan, fungsi pengawasan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) yang kami nilai tidak berjalan,” paparnya.
Menurut H Nasir kelangkaan pupuk menjadi tanda tanya besar petani dan menjadi koreksi untuk stakeholder yang menangani masalah-masalah tersebut. Keseriusan pemangku kebijakan mengurai persoalan tersebut wajib dipertanyakan.
Sementara ketua Mabes NGO Zaini Wer Wer menilai Bea Cukai Madura diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan untuk pengusaha rokok lokal. Meski tidak harus melangkahi aturan yang berlaku.
Kbo Sat Reskrim Polres Pamekasan Muh. syaiful Bahri Maulana, S.Sos. M. H, lebih menggugah pada penyamapaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya, alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi
“Penanganan kasus terkait dengan petani ini kami limpahkan ke Satpol PP. Sesuai anjuran dari Kapolri, restoratif justice. Yang menangani pelapornya Satpol PP,” ujarnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Syaiful Amin membenarkan apa yang dikatakan Satreskrim Polres Pamekasan. Dalam penanganan kasus berkaitan dengan petani Sat Reskrim menjadi pembinan.” Sat Reskrim menjadi pembinan kami,” ujar Amin
Sangat di sayangkan karena dari beberapa undangan yang sangat urgen yang harusnya hadir memberikan penjelasan tidak menghadiri diskusi ini seperti Bea Cukai Madura. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Zainul Arifin kepada wartawan memastikan tidak akan hadir jika tidak berbentuk sosialisasi.
Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Tesar Pratama meminta maaf Zainul tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak jelas. Sementara kepala kantor sedang diklat di jakarta. “Tidak mas, kurang pas kalau saya,” ujar Tesar saat dimintai kehadirannya.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ajib Abdulla setelah mengkonfirmasi kehadiran saat pelaksanaan acara tidak hadir. Konfiemasi panitia ke sejumlah Kepala Bidang tidak ada disposisi ke Bidang terkait. “Sejumlah Kepala Bidang sedang diluar kota,” ujar Indah Kurnia
Sedangkan Kepala BKAD Sahrul juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya mengingat dia mengaku berdomisili di luar kota. Sahrul sempat akan mewakilkan ke sejumlah bidang, namun ia urungkan.
“Mohon Maaf pak, kami tidak bisa hadir dalam acara dialog interkatif, semoga acara berjalan dengan sukses,” tulis Sahrul melalui pesan aplikasi Whatapp, Sabtu (29/10/22).
Apapun kondisinya, ketua panitia HUT Memo X 7 Biro Pamekasan M. Su’udi Ali mengucapkan mohon maaf dan terimakasih kepada sejumlah pihak yang ikut mensukseskan acara tersebut. Kehadiran undangan merupakan kesukseaan acaranya. “Kehadiran undangan merupakan kesuksesan acaara kami,” ujar Suudi. (azm)
