“HKTI konsen memperjuangkan bagaimana petani terbantu kesulitannya. Misalnya, pupuk yang masih sulit. Dan, fungsi pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) yang kami nilai tidak berjalan,” paparnya.
Menurut H Nasir, kelangkaan pupuk menjadi tanda tanya besar petani dan menjadi koreksi untuk stakeholder yang menangani masalah-masalah tersebut. Keseriusan pemangku kebijakan mengurai persoalan tersebut wajib dipertanyakan.
Sementara Ketua Mabes NGO Zaini Wer Wer menilai Bea Cukai Madura diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan untuk pengusaha rokok lokal. Meski tidak harus melangkahi aturan yang berlaku.
Kbo Sat Reskrim Polres Pamekasan Muh. syaiful Bahri Maulana, S.Sos. M. H, lebih menggugah pada penyampaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya, alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi.
“Penanganan kasus terkait dengan petani ini kami limpahkan ke Satpol PP. Sesuai anjuran dari Kapolri, restoratif justice. Yang menangani pelapornya Satpol PP,” ujarnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Syaiful Amin membenarkan apa yang dikatakan Satreskrim Polres Pamekasan. Dalam penanganan kasus berkaitan dengan petani Sat Reskrim menjadi pembinan.
“Sat Reskrim menjadi pembinan kami,” ujar Amin.
Sangat disayangkan karena dari beberapa undangan yang sangat urgen yang harusnya hadir memberikan penjelasan tidak menghadiri diskusi ini seperti Bea Cukai Madura. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Zainul Arifin kepada wartawan memastikan tidak akan hadir jika tidak berbentuk sosialisasi.
Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Tesar Pratama meminta maaf kalau Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Zainul tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak jelas. Sementara kepala kantor sedang diklat di Jakarta.
“Tidak mas, kurang pas kalau saya,” ujar Tesar saat dimintai kehadirannya.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ajib Abdulla setelah mengkonfirmasi kehadiran saat pelaksanaan acara tidak hadir. Konfirmasi panitia ke sejumlah Kepala Bidang tidak ada disposisi ke bidang terkait.
“Sejumlah Kepala Bidang sedang diluar kota,” ujar Indah Kurnia.
