MEMOX.CO.ID — DPRD Kabupaten Bondowoso melalui Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pokja TB-HIV Bondowoso. Kegiatan tersebut guna memperkuat penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV melalui strategi tracing, tracking, dan pencegahan lintas sektor, di Kelurahan Nangkaan, Kamis (15/1/2025).
Ketua Pokja HIV Bondowoso, Funky Indra Ayu Santi, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat 155 kasus HIV positif baru di Bondowoso berdasarkan hasil tracing dan pemeriksaan.
“Mayoritas kasus berada pada usia produktif 25 hingga 49 tahun. Kami juga menemukan kasus pada anak, termasuk bayi yang tertular dari ibu dengan status HIV positif,” ucapnya.
Menurutnya, percepatan screening, sosialisasi, dan pencegahan menjadi kunci utama memutus mata rantai penularan. “Kami siap menindaklanjuti arahan Komisi IV, baik menyasar masyarakat umum, ASN, maupun pesantren,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan bahwa penanganan TB dan HIV tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Penanganan TB dan HIV harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya Dinas Kesehatan, tetapi seluruh OPD harus terlibat secara aktif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun komitmen pemerintah daerah agar penanganan dilakukan secara terpadu dan strategis, bukan semata-mata bergantung pada anggaran. Selain itu juga, dirinya membuka ruang kerja sama dengan pesantren sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari risiko penularan TB dan HIV.
“Yang paling penting adalah komitmen. Kalau komitmen sudah kuat, penanganan bisa dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Pihaknya, juga mendorong pelaksanaan tracing dan screening HIV secara masif, termasuk di lingkungan ASN Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk keteladanan pemerintah, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan kerahasiaan.
Komisi IV DPRD Bondowoso memastikan hasil kunjungan kerja ini akan segera disampaikan kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi konkret penanggulangan TB dan HIV.
Ia juga menyebut anggaran untuk penanganan HIV/AIDS tahun ini turun karena efisiensi. Di tahun lalu Rp300 juta, tahun ini jumlahnya disebut berkurang. Namun nominal persisnya belum dilihat.
“ASN harus menjadi contoh. Screening dilakukan secara tertutup, humanis, dan tanpa stigma,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, mendorong Dinas Kesehatan agar lebih proaktif lagi dalam upaya menanggulangi HIV/AIDS. Karena dari sisi anggaran sangat tidak layak.
“Keseriusan Dinkes wajib lebih ditingkatkan lagi ke depan,” pungkasnya.(rif/syn)
