MEMOX.CO.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpamitan kepada para kepala desa dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Desa Jawa Timur di Kota Batu pada Selasa (8/11/2023). Sementara itu para kepala desa yang hadir juga bersorak untuk meminta Khofifah lanjut memimpin Jawa Timur. “Lanjut, lanjut, lanjut,” sorak sorai beberapa kepala desa dalam forum pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Khofifah menyatakan akan siap mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Meskipun sebelumnya Ketua Umum PP Muslimat NU ini santer terdengar sebagai salah satu calon pendamping atau bakal calon wakil presiden (bacawapres). “Memang AMJ (Akhir Masa Jabatan)-nya 31 Desember. Insya Allah saya akan ikut running Pilgub kedepan, tapi kan bukan sekarang rek,” kata Khofifah saat diwawancarai awak media usai acara.
Meskipun masa jabatan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak berakhir berakhir pada 13 Februari 2024, namun karena adanya perubahan aturan tentang pemilihan kepala daerahnmaka masa kepemimpinan keduanya akan berakhir pada 31 Desember 2023. Tak lupa, ia juga mengingatkan netralitas politik kepasa kepala desa sesuai dengan SE ASN.
Pucuk pimpinan nomor satu di Jatim tersebut mengacu dari sejumlah 15 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa lalu (7/10/2023). Sehingga ia berharap kondisi itu diikuti para kepala desa di wilayahnya. “Saya sudah mengeluarkan surat edaran memang bagi bupati dan wali kota untuk bisa menyampaikan kepada seluruh ASN (juga kepala desa) supaya mereka netral,” imbuhnya.
Tak lupa, ia juga berpesan kepada para kepala desa tidak hanya mengelola pembangunan di desa saja namun juga mampu untuk bisa berjejaring dengan berbagai pihak sehingga dapat memberikan penguatan bagi desa. Oleh sebab itu butuh transformasi, informasi dari narasumber-narasumber yang sebagian besar sebetulnya dari kampus, untuk memberikan format bagaimana para kepala desa bisa efektif dalam kepemimpinannya.
Terlebih desa-desa di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang mampu bersaing di tingkat antar provinsi, nasional dan internasional meskipun tidak jarang masih ada desa yang kesulitan untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki. Menurutnya, melalui Desa Devisa menjadi suatu solusi, dan saat ini sudah ada 143 desa di Jawa Timur dari 24 persen total di Indonesia. Dengan begitu, program-program pemerintah bisa diperoleh, seperti pendampingan produk dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia bersama Kementerian Keuangan.
Kemudian, jejaring akses pasar yang bisa diperoleh dengan beberapa syarat. Diantaranya, seperti keaslian produk yang dimiliki, memiliki asosiasi dan diproduksi oleh banyak orang. “Ini hal-hal yang kalau tidak dikonfirmasi kepada kepala desa, sebagian besar ya enggak tahu, apalagi ini program baru, artinya program baru dari Kementerian Keuangan, kita berusaha untuk menyampaikan berbagai jaringan-jaringan yang bisa memberikan penguatan bagi desa,” tandasnya. (rul)
