Kedepankan Langkah Persuasif, Komitmen Forkopimda Kota Probolinggo Sambut Pemilu 2024

Kedepankan Langkah Persuasif, Komitmen Forkopimda Bersatu Sambut Pemilu 2024
iskusi Forkopimda menyambut Pemilu 14 Perbuari 2024 mendatang di Kota Probolinggo.(foto Hud)

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani menyinggung perihal pentingnya edukasi pada pemilih. Karenanya, tak akan meninggalkan ranah itu.

“Ketika seluruh komponen berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan rulenya,  Probolinggo aman, Kedopok aman, masyarakat akan senang. Kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan imbauan pada masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan hukum. Kita juga melakukan simulasi sistem pengamanan pemilu pada beberapa waktu yang lalu,” terang Wadi Sa’bani.

Menyinggung perihal pendidikan politik, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib mengatakan, selama ini partai politik mendapat bantuan politik atau banpol dari Pemkot Probolinggo. Dari banpol itu, sekira minimal 50 sampai 60 persen harus dialokasikan untuk pendidikan politik.

“Tentu pendidikan politik ini kita mengundang peserta, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian politik,”tuturnya.

Salah satu peserta mengungkapkan jika salah satu keresahannya selama ini adalah melihat kiai atau ustaz berpolitik. Apalagi kiai sebagai tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Maka tolong pada bapak kiai dan bapak ustaz itu masuk di dalamnya tapi jangan ikut berpolitik sehingga tidak menyebabkan bingung masyarakat,” katanya.

Meresponnya,  Abdul Mujib menjawab kiai bebas berpolitik. Karena hal tersebut merupakan haknya sebagai warga negara.

“Kiai jangan berpolitik, tidak seperti itu juga. Karena apa? Tanpa kehadiran mereka di dunia politik yang sarat dengan kekuasaan, maka perlu ada dampingan. Ulama dekat dengan politik itu penting, apalagi ulama jadi pemimpin dan itu sudah terbukti di Kota Probolinggo,”sebutnya.

Mengakhiri diskusi, Ketua Pengadilan Negeri Yusti Sinianus Radja menjawab peran pengadilan dalam menjaga keamanan pemilu, karena pengadilan itu benteng terakhir dalam kegiatan pemilu.

“Selama  bisa menjaga akhlak dan integritas penuh kesadaran, apapun hasil pemilu itu adalah hasil yang terbaik. Jika ada yang tidak puas dampak hasil pemilu melalui jalur atau upaya hukum yang sudah ada, maka langkah-langkahnya itu,”pungkasnya.(hud/ono)