Kadishub Kota Malang: Wacana Pembatasan Kendaraan Melintas Bukan Hal yang Gampang

Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra

MEMOX.CO.ID – Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang canangkan akan penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan diwilayah Kota Malang, Rabu (07/06/2023)

Dibalik keinginan baik tersebut kemungkinan bakal menemukan jalan terjal. Sebab, ada potensi masyarakat menambah jumlah unit kendaraan pribadi lebih dari satu.

Selain itu, adanya pemalsuan nomor polisi (nopol) juga bisa saja dilakukan oleh masyarakat supaya bisa tetap melintas dijalan tanpa menghiraukan peraturan ganjil-genap.

Seperti yang dikatakan Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra, pihaknya sudah memiliki rencana lainnya. Yaitu mengusulkan adanya pembatasan kendaraan yang melintas. Karena, memiliki penyelesaian lebih baik daripada penerapan ganjil-genap.

”Nanti, ada jam-jam tertentu pengendara tak boleh melintas di suatu kawasan tertentu, tujuannya agar macet bisa terurai,” ujarnya saat dihubungi via WhatsApp messenger.

Widjaja juga menambahkan, pembatasan jumlah kendaraan itu bisa dilakukan dengan cara lain, yakni mengatur tarif parkir. Bahkan, pihaknya akan mengatur kawasan mana yang akan diberlakukan tarif parkir lebih besar daripada kawasan lainnya.

”Bisa saja, jika suatu kawasan ramai dan padat diberlakukan parkir Rp 15 ribu. Di situ saja, agar orang berpikir kalau mau bawa kendaraan nanti bisa pakai sepeda atau kendaraan umum jadinya agar tak kena parkir mahal,” tambahnya.

Widjaja mengaku, 2 cara tersebut masih perkiraan awal, karena nanti harus diselaraskan dengan pendapat dari Komisi C DPRD Kota Malang.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin tidak mempermasalahkan dengan wacana yang diusulkan oleh Dishub.

Namun, ia menyebut yang menjadi perhatian adalah sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi konflik ketika kebijakan itu bakal dilakukan.

”Tentu pihak dishub sudah melakukan kajian terkait apa saja yang dibutuhkan untuk mengurai macet. Mulai ganjil genap atau pembatasan kendaraan itu. Kami dukung tapi harus ada sosialisasi yang intens,” kata Fathol.(*)