Kades Tambakasri Tidak Kerjakan Proyek PJU dan Plakat Gapura

Lokasi jalan tanpa PJU yang dianggarkan dibangun pada tahun 2022.

MEMOX.CO.ID – Masyarakat desa Tambakasri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang mempertanyakan proyek penerangan jalan umum (PJU) di desanya. Pasalnya, PJU di sepanjang Desa Tambakasri, RT 07sampai RT 12 yang berada di RW 02 kenyataannya tidak kunjung dibangun. Padahal Kepala Desa (Kades) sudah berjanji memasang PJU.

“Kemudian itu sudah masuk Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) desa anggaran tahun 2022. Kenyataannya sampai sekarang tidak dikerjakan,” kata salah satu warga Yono Suprianto saat dikonfirmasi Rabu (15/11/2023).

Yono yang juga menjabat sebagai anggota LPMD seksi pembangunan menyebut, dirinya sangat mempertanyakan PJU itu. Bahkan dirinya juga menyampaikan sudah melaporkan ke inspektorat Kabupaten Malang. Dan dari pihak Inspektorat menyampaikan memang ada temuan data fiktif.

“Kamudian sudah memriksa di lapangan. Mereka menyebut banyak menemukan yang fiktif,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Yono menambahkan, tidak hanya PJU, ada juga gapura yang tidak ada plakatnya. Padahal anggaran itu disebut menilai jutaan rupiah. Namun hingga saat ini, gapura tersebut masih gundul tanpa nama.

Maka dari itu, Yono berharap, pihak desa harus transparansi kebijakan. Jangan sampai kekuasaan dipergunakan kepada hal yang salah. Sebab, selama tahun 2022-2023 berjalan, ia menyebut tidak ada pembangunan yang nampak di desa Tambakasasri.

“Intinya kita ingin keterbukaan dan transparansi, itu aja kemauan kita. Kalau kita kerjanya Kades bener, baik, ya kita dukung. Kalau gak baik ya kita ingatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Inspektorat Kabupaten Malang Nurcahyo menyebutkan, dirinya saat ini masih mendalami hal tersebut. Jika nanti terbukti ada anggaran yang keluar, namun bangunannya kosong, maka pihak Desa harus mengembalikan.

“Uangs sudah kelaur dan tidak terlaksana ya harus dikembalikan atau setor kembali,” katanya.

“Nanati kalau memang ada laoroan ya kita cek,” lanjutnya.

Walaupun begitu, Nurcahyo menyebutkan, bisa saja anggaran itu belum terlaksana dan kembali jadi Silpa. Namun, jika di tahun 2023 tidak terlaksana, maka akan ada penindakan tegas.

“Nanti kita lihat, apakah diprogramkan apa tidak, atau kebijakan itu masuk prioritas atau tidak. Tapi kalau uang sudah kelaur dan tidak terlaksana ya harus dikembalikan,” pungkasnya. (nif).