MEMOX.CO.ID – Jelang berakhirnya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanggal 30 November 2026.Polresta Malang Kota melalui Satlantas bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Malang KB Samsat Malang Kota menggelar sosialisasi pembebasan pajak daerah provinsi Jatim tahun 2026 di kantor Kecamatan Blimbing Kota Malang, pekan lalu.
Kegiatan ini diikuti oleh para petugas pendataan opsen PKB wilayah Kecamatan Blimbing serta para narasumber seperti dari Satlantas Polresta Malang Kota yang diwakili Bripka Nanang Kapokja cek fisik KB Samsat Malang Kota dan Sutanto selaku PDPP KB Samsat Malang Kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperbarui data kendaraan bermotor yang aktif di wilayah Kecamatan Blimbing sekaligus meningkatkan pemahaman petugas mengenai pelaksanaan pendataan opsen PKB di lapangan.
Pada kesempatan itu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini sedang berlangsung program pemutihan pajak kendaraan bermotor termulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Bapenda Kota Malang, Samsat Kota Malang, serta para petugas pendataan di tingkat Kecamatan Blimbing dapat semakin kuat dalam upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Tidak hanya itu, adanya program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB, tetapi juga mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Selain itu, program ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Saat dikonfirmasi Sutanto selaku Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB Samsat Malang Kota mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi program pemutihan ini, masyarakat memperoleh berbagai keringanan, antara lain pembebasan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya, serta pembebasan sanksi opsen PKB. Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.
Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak dengan sebaik-baiknya hingga tanggal 30 November 2026.
Sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu serta turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah guna mendukung kelancaran pembangunan di Provinsi Jatim,” ungkapnya. (fik).
