MEMOX.CO.ID – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah tetap fokus memperkuat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjawab pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Jawaban tersebut disampaikan Bupati dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso. Sejumlah masukan fraksi menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi daerah, optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, UMKM, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan kemiskinan.
Dalam sektor ekonomi, Pemkab Bondowoso mendorong peningkatan investasi melalui penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan dan pendampingan investor hingga tahap realisasi investasi.
“Penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disiapkan langkah jangka panjang agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bondowoso.
Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah melakukan pemutakhiran data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Strategi itu dilakukan menyusul adanya penyesuaian target penerimaan pada sejumlah sektor pajak.
Pemkab juga mempercepat penataan aset daerah, termasuk sertifikasi tanah milik pemerintah. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperbaiki tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
Perhatian terhadap UMKM turut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pelaku usaha mendapatkan layanan konsultasi, pendampingan legalitas, pelatihan, serta pengembangan kapasitas usaha.
Di sektor pelayanan dasar, penanganan kekeringan masih menjadi salah satu prioritas. Selain distribusi air bersih ke wilayah terdampak, pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi berdasarkan kajian teknis.
Pada bidang pendidikan, pemerintah melakukan penataan kepala sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah juga terus dilakukan, termasuk mendorong dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi sekolah dan digitalisasi pendidikan.
Sektor kesehatan menjadi perhatian berikutnya. Pemkab melakukan pembinaan terhadap BLUD Puskesmas dan Labkesda, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas layanan ICU di RSUD dr. H. Koesnadi.
Pemerintah juga terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Validitas data dinilai penting agar penyaluran bantuan dan berbagai intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dari sisi indikator pembangunan, sejumlah capaian makro daerah disebut menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik, tingkat pengangguran terbuka relatif terkendali, sementara ketimpangan pendapatan tetap dijaga.
Meski demikian, Pemkab Bondowoso masih menempatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan penurunan angka kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah juga terus melakukan pembangunan dan perbaikan jalan melalui Program Rantas. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati menegaskan seluruh masukan DPRD akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Sinergi eksekutif dan legislatif penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan jawaban tersebut, Pemkab Bondowoso menegaskan arah pembangunan 2026 tetap diarahkan pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(rif/syn)
