MEMOX.CO.ID — Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso berkomitmen mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 sampai pada pengesahan. Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD 2026 dan perusahaan umum daerah air minum Ijen Tirta, Selasa (11/11/2025).
Fraksi Partai Berlambang Pohon Beringin ini menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Bupati Abd. Hamid Wahid dan Wakil Bupati Lora As’ad Yahya Syafii, dalam mewujudkan visi Bondowoso Berkah (Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik).
Ketua Fraksi Golkar, H. Kukuh Rahardjo, menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen kebijakan publik yang bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
“Fraksi Golkar 1.000% mendukung langkah strategis-taktis Bupati dan Wakil Bupati. Kami percaya visi Bondowoso Berkah akan mengantarkan Bondowoso menuju kemaslahatan umat dan kejayaan rakyat di masa depan,” ujar Kukuh dalam forum paripurna.
Ia juga memberikan apresiasi atas program dan kebijakan strategis daerah serta memberikan apresiasi atas berbagai capaian strategis pemerintah daerah, di antaranya: penataan birokrasi berbasis merit system yang dinilai sejalan dengan semangat birokrasi merdeka dan prinsip “the right man on the right place”.
Program RANTAS (Infrastruktur Tuntas) yang telah memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pemerataan pembangunan. Kerja sama regional aglomerasi tapal kuda bersama kabupaten Jember dan Situbondo yang dianggap sebagai langkah nyata menuju tata kelola kolaboratif (collaborative governance).
Reaktivasi jalur kereta api Jember–Bondowoso–Panarukan sebagai proyek strategis yang akan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata.
Pihaknya, menjelaskan bahwa menanggapi kebijakan nasional terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29% dalam APBN 2026, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan diversifikasi pendapatan daerah, efisiensi belanja aparatur, serta mendorong investasi dan kemitraan dengan sektor swasta tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal dengan pendekatan adaptif agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pembangunan tidak terhambat,” tambah Kukuh.
Menurutnya, terkait pembahasan Raperda Perumda Ijen Tirta. Ia menilai transformasi PDAM menjadi Perumda merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, tata kelola, dan efisiensi operasional. Ia juga menekankan bahwa pembenahan ini harus meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan karyawan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Revitalisasi ini harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan air bersih yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
Dirinya, juga menyampaikan sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati, Fraksi Golkar berkomitmen mengawal pelaksanaan APBD 2026 hingga tahap pengesahan, serta memperjuangkan tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui jejaring politik Partai Golkar di tingkat provinsi dan nasional.
“Kami akan memastikan APBD 2026 menjadi anggaran yang berkeadilan, berpihak kepada rakyat kecil, dan berorientasi pada hasil. Inilah wujud tanggung jawab politik Partai Golkar kepada rakyat Bondowoso,” pungkasnya.(rif/syn)
