Musrenbang RKPD 2023 Trenggalek
Trenggalek, Memo X – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023 resmi digelar, Rabu (30/03/2022) siang. Dalam Musrenbang tahun ini, Pemerintah Daerah menitik beratkan pada transformasi ekonomi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim pasca pandemi Covid-19.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menegaskan tema pembangunan di Trenggalek tahùn 2023 adalah transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui SDM inofatif, kolaboratif serta infrastruktur berwawasan lingkungan. “Key word‐nya pembangunan ini. Seluruh kegiatan pembangunan harus berorientasi menambah penghasilan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat,” ungkap Bupati Arifin.
Ia menegaskan, jika di Trenggalek memiliki banyak potensi unggulan, sehingga perputaran ekonomi di Trenggalek juga harus dipertahankan. Jika masih saja menggunakan produk dari luar, maka akan menjadi percuma upaya yang dilakukan Pemda. “Ini agenda rutin tahunan kita dalam membahas RKPD tahun 2023, meneruskan tadi RKP nasional tetap pada transformasi ekonomi. Terus juga pembangunan rendah karbon, yang kita pijaki sebagai program-program prioritas Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.
Dalam program ini, petani Jahe di Pule juga sudah diketemukan dengan PT Bintang Tojoe. Kemudian nantinya akan ada budidaya Ikan Patin, Domba dan Kambing PE untuk selanjutnya dipertemukan dengan pasarnya. Konsepnya, dari masyarakat langsung akan dipertemukan dengan pasarnya.”Harapannya tidak seperti program sebelumnya, dikasih-dikasih namun tidak tahu dijualnya kemana terus difungsikannya seperti apa. Termasuk tadi di sisi ekonomi hijaunya tadi saya menargetkan, tahun depan kita punya 15 geo heritage, sehingga 15 geo heritage ini bisa kita klaim memjadi geo park,” terangnya.
Disinggung terkait infrastruktur seperti jalan rusak, Bupati Arifin menjawab di musrenbang kecamatan sudah memilah dari semua usulan. “Kita berkomitmen 2 prioritas teratas akan diakomodir. Jadi kalau infrastruktur, berarti 2 prioritas diatas kita akomodir. Cuma yang kita sedihkan kadang-kadang sudah kita beri prioritas 2,” jelas Bupati Arifin.
Oleh karena itu, program prioritas di kecamatan juga menjadi penentu kemampuan viskal yang ada. Jadi infrastruktur ada 2 prioritas kecamatan, kemudian sosbud ada 2 prioritas, tergantung usulannya masyarakat di kecamatan itu apa yang dibutuhkan. “Kita masih banyak menemukan masing mengeluhkan jalan, tetapi yang diusulkan prioritasnya malah TPJ. Namun ini masih dari satu aspek saja. Masih ada usulan prioritas dari Musrena Keren, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian aspirasi dalam rese yang diatur dalam undang-undang mekanismenya,” pungkasnya.
Selain itu juga masih ada top down, karena masih ada beberapa program prioritas seperti Program Strategis Nasional (PSN) yang difokuskan dari pusat untuk infrastruktur di daerah. (mil/mzm)
