Ditambahkannya, jadi jangan saling tunjuk satu sama lain. Ini semua kewajiban bersama terhadap alam.
“Kita semua juga gak mau setiap hujan Lodoyo banjir. Maka, yang kita butuhkan itu sama-sama urip, bisa berjalan berbarengan. Saya kira ini butuh support juga dari Pemkab Blitar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM) menggelar aksi demo di depan Kantor Perhutani KPH Blitar, Kejari Blitar, Selasa (31/10/2023).
Mereka meminta Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dikeluarkan dari area kerja Perhutani, serta meminta tak ada intervensi Perhutani dan Kejaksaan di area tersebut.
Mereka menuntut agar pihak Perhutani Blitar tidak mengintervensi para petani penggarap Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
“Sejak 22 April 2022, kewenangan KHDPK ini sepenuhnya berada di bawah kementerian LHK. Bahkan Perum Perhutani, juga telah menggugat KLHK ke Makamah Agung, tapi kalah,” kata Koordinator aksi Muhammad Trianto.
