DPRD dan Pemkab Bondowoso Perketat Penertiban Tanah Kas Desa, Perbup Ditargetkan Terbit 2027

DPRD dan Pemkab Bondowoso Perketat Penertiban Tanah Kas Desa, Perbup Ditargetkan Terbit 2027
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, bersama Kajara Bondowoso, Dr. David Palapa Duarsa, Wabup Bondowoso dan Kepala DPMD Bondowoso, saat menghadiri acara Jaga Desa di Kecamatan Wonosari, Senin, 16 November 2026. (foto:arif/memox)

MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai memperkuat penataan dan penertiban pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset desa memiliki kejelasan status hukum, tertib administrasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Penertiban tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Tahun 2026 yang digelar di Kecamatan Wonosari, Senin (16/11/2026). Salah satu agenda penting yang didorong adalah penyusunan regulasi teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman pengelolaan TKD di seluruh desa.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari pemanfaatan Tanah Kas Desa, baik yang dikelola secara mandiri maupun disewakan kepada pihak ketiga, wajib dicatat dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurutnya, TKD yang dahulu dikenal sebagai tanah bengkok atau tanah ganjaran kini merupakan aset milik desa. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan dan penerimaan hasilnya harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan desa.

“Tanah Kas Desa merupakan aset desa, sehingga hasil pengelolaannya harus masuk ke APBDes,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera menyusun aturan teknis yang mengatur tata cara pemanfaatan, penyewaan, pencatatan pendapatan hingga penggunaan hasil pengelolaan TKD. Keberadaan regulasi tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki pedoman yang jelas sekaligus terhindar dari persoalan administrasi dan hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai inventarisasi ulang seluruh aset TKD di desa-desa. Pendataan dilakukan bersama Inspektorat dengan melibatkan unsur Kejaksaan, DPRD dan Kepolisian.

Fokus penertiban meliputi pendataan luas tanah, status kepemilikan, riwayat penguasaan hingga kesesuaian dokumen administrasi. Langkah tersebut diperlukan karena masih ditemukan perbedaan data antara pemerintah desa saat ini dengan catatan kepemimpinan sebelumnya.

Mahfud menjelaskan, secara historis TKD di Bondowoso terbagi menjadi dua kategori, yakni tanah bengkok atau tanah ganjaran peninggalan desa induk dan tanah kas desa hasil pengadaan pemerintah daerah untuk desa pemekaran.

Persoalan administrasi lebih banyak ditemukan pada aset peninggalan desa induk. Sejumlah bidang tanah telah mengalami perubahan fungsi, termasuk digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti SD Inpres, tetapi belum seluruhnya disertai penyelesaian administrasi, termasuk proses tukar guling.

“DPMD Bondowoso bersama pihak terkait mulai mendata ulang aset TKD untuk menertibkan kepemilikan dan administrasi, terutama tanah peninggalan desa induk yang belum tuntas proses tukar gulingnya.” ungkapnya.

Sebaliknya, TKD yang berasal dari pengadaan pemerintah daerah untuk desa pemekaran relatif lebih tertata karena umumnya telah memiliki data luasan, sertifikat dan pencatatan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Inventarisasi TKD secara menyeluruh terakhir dilakukan sekitar tahun 2000. Karena itu, sekarang kami bersama Inspektorat menelusuri kembali seluruh aset tersebut,” pungkasnya.

Pemkab Bondowoso menargetkan penyusunan regulasi penertiban dan pengelolaan aset desa pada 2027. Aturan tersebut nantinya akan dituangkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perbup, dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri serta rencana pencabutan peraturan daerah lama.

Melalui inventarisasi dan penguatan regulasi tersebut, Pemkab Bondowoso berharap seluruh aset TKD dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum. Selain mencegah potensi penyimpangan, optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa juga diharapkan mampu meningkatkan PADes.

Dengan demikian, penertiban TKD tidak sekadar menjadi upaya pembenahan administrasi aset, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan kekayaan desa dikelola secara profesional dan hasilnya benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat. (rif/syn)

DPRD, Pemkab Bondowoso, Penertiban, Tanah Kas Desa, Perbup Terbit 2027,