Timor-Leste, MEMOX.CO.ID – Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Timor-Leste menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Istana Pemerintah pada Senin, 15 September 2025. Aksi yang diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Timor-Leste (EUTL), UNTL, UNPAZ, UNITAL, IOB, UNDIL, DIT dan para aktivis ini menyoroti empat isu utama yang dianggap merugikan rakyat.
Dalam wawancara, Juru Bicara EUTL, Jose da Costa, menegaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pemerintah. “Demonstrasi kami bertujuan untuk menghapuskan pembelian mobil, menghentikan undang-undang pensiun seumur hidup, menghapuskan klausul jarak 100meter dari gedung-gedung publik, dan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung panas ini secara khusus menuntut pembatalan rencana pembelian mobil baru, Toyota Prado, untuk para anggota parlemen. Para demonstran menilai bahwa alokasi dana untuk kendaraan mewah tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. “Rakyat kita masih banyak yang sengsara, mengapa pemerintah harus beli mobil baru?” seru salah satu peserta aksi.
Tuntutan Mahasiswa Terhadap Parlemen Nasional
- Penghentian Pembelian Mobil Baru: Tuntutan ini menjadi pemicu utama demonstrasi. Mahasiswa menolak keras rencana pembelian mobil baru bagi anggota parlemen. Mereka berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
- Penghapusan Undang-Undang Pensiun Seumur Hidup (Pensaun Fitalista): Para demonstran menuntut pencabutan kebijakan yang memberikan pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen. Mereka menilai undang-undang ini tidak adil dan membebani keuangan negara.
- Penghapusan Undang-Undang Jarak 100 Meter: Undang-undang yang membatasi demonstrasi dalam jarak 100meter dari gedung-gedung publik juga menjadi target protes. Mahasiswa menganggap peraturan ini sebagai upaya pembungkaman terhadap hak berpendapat dan berekspresi.
- Alokasi Dana untuk Sektor Produktif: Demonstrasi ini juga menyerukan agar pemerintah memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Parlemen Merespons Tuntutan Mahasiswa/ rakyat
Aksi mahasiswa yang memanas ini membuahkan hasil. Tiga partai koalisi, yaitu CNRT, PD, dan KHUNTO, mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.
Patrocinio Dos reis Fernandes, perwakilan dari tiga partai tersebut, menjelaskan bahwa rencana pembelian mobil ini sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pemerintahan tahun 2024. Meskipun fasilitas yang layak diperlukan untuk mendukung kinerja anggota parlemen, ia mengakui bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan harapan masyarakat. “Oleh karena itu, kami dari tiga partai ini telah mengambil keputusan dengan tegas untuk membatalkan program pemerintah yang akan membeli mobil baru ini untuk DPR,” tegasnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa suara kritis dari mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat penting bagi para wakil rakyat untuk senantiasa mendengarkan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya. (Crs)
