Catatan lain yang disampaikan Fathoni, adalah rekayasa lalu lintas. Sebab lahan digunakan termasuk jalur terpadat atau akses protokol tersibuk di Kota Probolinggo.
“Rekayasa lalu lintas harus disiarkan secara massif. Agar masyarakat yang biasanya melintas di sana, bisa menentukan jalur alternatif lainnya dan tidak terjebak kemacetan,” lanjutnya.
Pesan lainnya soal pengamanan selama festival berlangsung. Fathoni meminta personil keamanan, mulai dari Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri, dipertebal. Tujuannya, mengantisipasi aksi kriminal.
Seperti pencurian motor, sampai copet. “Jangan sampai masyarakat yang ada di festival itu mengalaminya. Seperti beberapa waktu lalu di Alun-alun yang kehilangan motor. Karena itu parkirnya juga harus diatur dengan baik,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Fitriawati mengatakan, ada sekitar 100 pedagang lokal yang biasa berjualan di jalan Cokro, terlibat dalam festival ini.
“Ada stand, yang digunakan untuk kegiatan cokro fair hanya sisi barat saja. Tujuannya untuk memberikan ruang yang leluasa pada pengunjung,” kata Fitri.
Tak hanya cokro fair, dewan juga mengapresiasi aneka festival rakyat yang digelar di kecamatan lain. Sehingga target pergerakan roda perekeonomian rakyat dari sektor dasar, bisa dimaksimalkan. (sty/eko)
