MEMOX.CO.ID – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memimpin secara langsung ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur guru dan tenaga kependidikan untuk pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tahun 2024, Rabu (01/11/2023).
Diikuti sedikitnya 4.731 guru dan tenaga kependidikan berstatus PNS dan PPPK, pada pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap pada 30 Oktober hingga 3 November di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
Terdapat 970 ASN dari Kecamatan Jetis, Kutorejo, dan Mojosari yang melaksanakan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas pada 30 Oktober. 931 ASN dari Kecamatan Ngoro, Pungging dan Jatirejo yang dilakukan pada 31 Oktober.
Hari ini pada 1 November, terdapat 937 ASN dari Kecamatan Bangsal, Dawarblandong, Trawas, dan Gedeg yang melaksanakan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas.
Selanjutnya, 932 ASN guru dan tenaga kependidikan dari Kecamatan Mojoanyar, Pacet, Sooko, Trowulan yang akan dilaksanakan pada 2 November. Setelah itu, 961 ASN dari Kecamatan Dlanggu, Gondang, Kemlagi, dan Puri yang akan melaksanakan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tahun 2024 pada 3 November mendatang.
Adapun isi ikrar deklarasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang meliputi menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai ASN diantara masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum selama maupun sesudah pemilihan tahun 2024.
Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan,tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Serta, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
“Kenapa anda untuk netral, karena tugas anda semua sebagai ASN memberikan pelayanan publik. Tugas kedua mempertahankan kesatuan bangsa, apabila anda tidak netral, maka layanan publik yang anda lakukan tidak terkendali,” ucap Ikfina.
Bupati Ikfina juga menjelaskan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, sedangkan Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
Lanjut Ikfina, netralitas ASN juga telah diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Pelanggaran terhadap netralitas ASN ini akan diberikan sanksi tegas, baik sanksi moral maupun sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan,” jelasnya. (*)
