MEMOX.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan tanggapan dan jawaban Bupati Abdul Hamid Wahid atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (18/9/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas berbagai masukan strategis yang disampaikan. Ia menilai pandangan fraksi-fraksi sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.
“Pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD merupakan masukan penting dan strategis dalam proses penyusunan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Hamid menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah, efisiensi anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah. Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya adalah inovasi digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ).
Selain itu juga optimalisasi aset yang tidak terpakai melalui proses inventarisasi dan pemanfaatan sesuai regulasi, serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan event pariwisata dan aktivitas UMKM.
Ia juga menjelaskan bahwa efisiensi belanja daerah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sementara itu, kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) bersifat teknis dan ditujukan untuk menampung dana earmark atau dana spesifik yang secara regulasi belum dapat dibelanjakan.
Dalam bidang pendidikan, Pemkab Bondowoso berkomitmen meningkatkan kualitas melalui pelatihan guru, implementasi kurikulum berbasis teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan (AI), serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap.
Sedangkan di sektor kesehatan dan jaminan sosial, pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan klinik-klinik melalui program SRIKANDI BPJS, serta melakukan pengusulan ulang Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN kepada pemerintah pusat.
“Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan IPM juga menjadi perhatian utama kami, termasuk dengan program pemagangan, pelatihan kerja, dan job fair, serta penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah,” sambungnya.
Hamid juga menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark tahun 2026, Pemkab Bondowoso menyiapkan langkah sinergis lintas sektor. Ia menyebut, Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) dinilai paling siap oleh Badan Pengelola Geopark Jawa Timur.
Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan layanan publik, Mall Pelayanan Publik (MPP) Bondowoso Berkah telah resmi beroperasi sejak 22 Agustus 2025. Rencananya, MPP tersebut akan dilaunching secara nasional oleh Menteri PANRB pada 24 September 2025 secara daring.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan harapannya agar seluruh proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan dengan lancar, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan Bondowoso.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah demi Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(rif/syn)
