Buku Karya Leonardus, Bidik Celah Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Pemilukada

39
0
LUNCURKAN: Leonardus Simarmata dengan buku hasil karyanya

Kota Malang,Memox.co.id – Kombes Pol Dr Leonardus Simarmata,S.sos,S.I.K.M.H luncurkan buku tentang Pemilukada  yang menyoroti aspek penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu dalam Pemilukada ( Pemilihan Kepala Daerah), bertempat di Cafe Universitas Brawijaya Malang, Jumat (11/06/2021).

Dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19 dalam giat peluncuran buku hasil karya Leonardus H Simarmata berjudul ‘Pemilukada Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis” lebih terpokus pada aspek penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu Pemilukada.

Pada intinya dirinya Leonardus H Simarmata menyampaikan,ada tiga celah permasalahan pada UU Pemilukada khususnya pasal 152 UU No 10 Tahun 2016 mengenai peraturan bersama yang selama ini menjadi landasan Pemilukada.

Ada tiga celah yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Oleh karena itu kami merekomendasikan kalau buku ini bisa dijadikan referensi khusus bagi petugas Gakkumdu Pemilukada.

Dirinya juga menegaskan, kalau keberadaan anggota Polri yang tergabung dalam sentra Gakkumdu masih ada keraguan raguan dalam melaksanakan proses tindak pidana Pemiluka.

TANDA TANGAN: Leonardus Simarmata saat menandatangani buku hasil karya yang diberikan kepada peserta undangan

“Apa yang saya tulis dalam buku ini setidaknya ada satu upaya minimal dalam penyelidikan tindak pidana Pemilukada yang selama ini keberadaan Polri tidak bersifat reaktif,” ujarnya.

Hadirnya buku ini mendapat apresiasi dari Erna Al Maghfiroh, S.T, Koordinator Divisinya Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Malang dirinya mengatakan, apa yang disampaikan bapak Leonardus Simarmata sebagai penulis memang benar dalam penanganan pelanggaran Pemilukada sangat rumit karena ada tiga institusi di sentra Gakkumdu.

“Masing masing institusi memiliki argumen yang berbeda, terutama dalam menyamakan persepsi sangat susah, terutama dugaan adanya tindak pidana Pemilukada sangat susah karena belum adanya ketidak jelasan aturan,” akunya.

Lanjutnya,saya berharap buku ini bisa menjadi acuan untuk melakukan perubahan terutama dalam mengambil keputusan apabila ada tindak pidana atau pelanggaran dalam Pemilukada, seperti yang sampaikan pak Leo dalam Bab 4 intinya ada dibab tersebut, saya berharap bisa segera mendapatkan buku ini,” tuturnya.(fik)