Bawaslu Kabupaten Malang akan Panggil Dua Caleg, Dugaan Bagi-bagi Sembako

Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Abdul Allam Amrullah

MEMOX.CO.IDBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dalam waktu dekat kabarnya akan memanggil dua calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pasalnya, dua Caleg ini diduga melakukan pemberian kepada masyarakat pada saat kampanye.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Abdul Allam Amrullah mengatakan, pemanggilan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Ada beberapa kegiatan Caleg yang diduga melakukan pemberian di saat kampanye. Itu yang sedang kita proses, kemungkinan akan kita lakukan pemanggilan klarifikasi untuk hal itu,” katanya Selasa (9/1/2024).

Jika terbukti, Allam menyebut bisa terkena sanksi pidana penjara atau denda. Bisa jadi jika kasus itu inkrah, Caleg tersebut didiskualifikasi dari daftar calon tetap (DCT).

“Itu kan nanti terkait pidana. Kalau terbukti bisa pidana berupa hukuman penjara dan atau denda,” katanya.

Maka dari itu, Allam berharap, para calon berkampanye sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti larangan politik uang, ataupun materi lainnya.

“Kampanye itu dapat dilakukan dengan bebas. Tapi tetap mematuhi ketentuan salahsatunya larangan politik uang dan materi lainnya. Itu harus diwaspadai jangan sampai dilakukan agar tidak sampai melanggar ketentuan,” katanya.

Tapi, imbuh Allam, jika ada temuan dugaan pelanggaran itu, Bawaslu terlebih akan melihat dulu keterpenuhan formil dan materil.

“Kita akan telaah dulu, kita lakukan penulusuran dengan memahami keterpenuhan unsurnya,” pungkasnya.

Sebagai mana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 dijelaskan, bahan kampanye Pemilu hanya berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama dan alat tulis.

Akan tetapi, jika bahan Pemilu itu dikonversikan dalam bentuk uang, itu harus memiliki nilai paling tinggi Rp 100 ribu. (nif)