MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai gencar mensosialisasikan penggunaan air tanah, Selasa (31/10/2023). Untuk penggunaan lebih dari 100 ribu liter per bulan harus memperoleh izin, karena disinyalir banyaknya perusahaan yang tidak jujur dalam pengambilan air.
Sosialisasi itu dilakukan setelah adanya Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 291.K/GL.01/MEM.G tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menerangkan, kenapa penggunaan air tanah itu diatur, karena untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas air.
“Misalnya ada wilayah tidak seharusnya menggunakan air bawah tanah atau bor, tetapi malah menggunakan, nah itu yang harus dianalisa apakah itu diperbolehkan?,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.
Khawatirnya, lanjut Didik, akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Misalnya kekeringan, krisis air dan sebagainya. Sehingga, imbuh Didik, tidak ada lagi kata seenaknya warga, perusahaan, perorangan, atau lembaga bisa memanfaatkan air bawah tanah.
Untuk gambaran, di Kabupaten Malang sendiri saat ini masih memungkinkan. Namun, beberapa daerah lain yang seharusnya tercukupi pemenuhan air sumber malah berkurang. Maka itu berefek lingkungannya tidak terlalu bagus, akhirnya muncul kekeringan.
Di Kota lain, lanjut Didik, air bawah tanah malah cenderung bukan untuk konsumsi, tetapi mengairi sawah. Akhirnya, ketersediaan air di sumur tradisional menjadi kurang. Akhirnya, wilayah yang seharusnya tercukupi pemenuhan sumber air, karena tidak diatur keberadaan sumber air bawah tanah atau sumur bornya, maka berefek lingkungannya tidak terlalu bagus, akhirnya muncul kekeringan.
“Hotel pun begitu. Air bawah tanah ini naiknya dibatasi. Sehingga, suplai and demand, resapan air di bawah tanah dengan yang ditarik itu harus dijaga,” imbuhnya.
