MEMOX.CO.ID – Rapat paripurna DPRD Jombang, Bupati Warsubi memaparkan capaian kerja serta langkah lanjutan terkait rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2024. Rabu (25/3/2026)
Ia menekankan bahwa pemaparan ini adalah bentuk evaluasi kinerja sekaligus refleksi atas pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Beliau menegaskan komitmen Pemkab Jombang dalam merespons rekomendasi DPRD, yang dibuktikan dengan realisasi pembangunan 128 unit rumah layak huni bagi warga prasejahtera sepanjang tahun tersebut.
Fokus infrastruktur diarahkan pada perbaikan jalan di wilayah banjir dan jalur bermuatan berat, seperti ruas Blimbing–Gudo dan Kabuh–Slaji. Pemerintah juga sukses merealisasikan program Mandor Jalan yang mencakup pemeliharaan jalan sepanjang 56,889 kilometer untuk memastikan kenyamanan mobilitas warga.
“Capaian ini turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Kabupaten Jombang menjadi 0,7197 pada tahun 2025, melampaui target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Pemerataan pendidikan dilakukan melalui revitalisasi fasilitas sekolah dan pemberian bantuan kendaraan bagi guru di wilayah terpencil (Plandaan, Kabuh, Wonosalam, dan Ngusikan). Tak hanya itu, dukungan akademik juga diwujudkan lewat penyaluran beasiswa untuk 30 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Ketimpangan ekonomi tetap terjaga dengan Indeks Gini Ratio sebesar 0,302, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Bupati turut memaparkan capaian strategis di sektor pertanian, dengan keberhasilan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan swasembada beras. Prestasi ini diperkuat dengan posisi Jombang yang kini menempati peringkat ke-8 sebagai daerah penghasil Gabah Kering Giling (GKG) terbesar di Jawa Timur.
Dalam aspek kehidupan sosial, masyarakat Jombang menunjukkan peningkatan nilai-nilai positif dengan capaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 88,61. Bupati menyebutkan bahwa hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang semakin solid. Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat lewat program cek kesehatan tanpa biaya di setiap puskesmas.
“Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, kami juga menggelar operasi pasar di 47 titik bekerja sama dengan Perumda Aneka Usaha Seger,” ujarnya.
Seluruh capaian ini menjadi bagian dari realisasi tahun pertama RPJMD 2025–2029. Fokus pembangunannya mencakup empat pilar utama: peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berkelanjutan, serta efisiensi tata kelola pemerintahan.
“Penyampaian ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana LKPJ disampaikan setiap tahun untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dari DPRD,” pungkasnya. (kel/fik)
