MEMOX.CO.ID – Kerja sama strategis antara Pemkab Jombang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang resmi diperpanjang melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU).
Bertempat di Pendopo Kabupaten, kedua pihak menyepakati koordinasi hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) demi memperkuat tata kelola pemerintahan.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Jombang Warsubi dan Kajari Dyah Ambarwati. Melalui kerja sama ini, Bupati berharap sinergi dengan pihak Kejaksaan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan profesional sesuai prinsip good governance. Senin (9/3/2026)
“Dukungan hukum dari Kejaksaan menjadi kebutuhan mendasar agar setiap kebijakan dan program pembangunan di Jombang berjalan sesuai koridor hukum. Kami ingin memastikan aset daerah terjaga dan setiap rupiah APBD digunakan secara akuntabel,” jelas Bupati Warsubi.
Melalui sinergi ini, Bupati berharap potensi kendala hukum dapat diminimalisir. Langkah preventif ini diambil agar seluruh aparatur pemerintah bisa bekerja lebih tenang, fokus, dan profesional dalam melayani publik tanpa dibayangi kekhawatiran terkait masalah hukum.
Dyah Ambarwati selaku Kajari Jombang menyambut baik keharmonisan kerja sama ini. Beliau menggarisbawahi bahwa kehadiran Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertujuan utama sebagai pendamping hukum yang bersifat preventif, yakni mencegah munculnya persoalan hukum sejak tahap awal.
“Bidang Datun adalah bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kami lebih senang diajak berdiskusi dan konsultasi sejak awal sebelum muncul permasalahan hukum yang berat,” ungkapnya.
Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mendukung visi besar pembangunan Jombang yang inklusif. Sinergi yang kokoh antara penegak hukum dan pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan maksimal dan minim hambatan yuridis. (kel/fik)
