MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar acara Kick Off dan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 pada Rabu (26/2/2025). Kegiatan yang berlangsung di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno.
Menko PMK Pratikno menyampaikan dua dari delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Pertama, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kedua, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Selain itu, Pratikno juga mengungkapkan lima dari tujuh quick win yang menjadi fokus koordinasi Kemenko PMK, di antaranya peningkatan kapasitas rumah sakit, digitalisasi pendidikan, penuntasan tuberkulosis, revitalisasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggul garuda. Pemerintah, menurut Pratikno, juga mendorong agar kecamatan menjadi sentra pelayanan, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan secara merata.
Pratikno menegaskan pentingnya memperhatikan pembangunan manusia sebagai kunci kemajuan, mengingat negara-negara dengan GDP tinggi mayoritas berasal dari negara yang tidak bergantung pada sumber daya alam melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM yang kuat adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa.
Menko PMK juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi daerah kaya sumber daya alam, yang berisiko menjadi kutukan (curse) daripada berkah (blessing). Tantangan tersebut meliputi ketimpangan ekonomi, potensi korupsi, dan konflik atas kendali hasil sumber daya alam. Oleh karena itu, Pratikno menyarankan beberapa langkah untuk mengelola SDA dengan bijak, termasuk diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan SDA yang bijak, dan reformasi tata kelola.
Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya penerapan “smart government” yang mengedepankan kecerdasan kolektif dalam mengelola pemerintahan. “Tidak ada kecerdasan individual, yang ada adalah kecerdasan kolektif,” tegasnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan semangat untuk mewujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Ia menyebutkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih tercatat pada angka 11,69 persen atau sekitar 143.250 jiwa. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal, dengan angka pengangguran sebesar 4,42 persen.
Wabup Nurul Azizah juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Bupati Setyo Wahono, yang mengikuti retret hingga 28 Februari, ada beberapa program jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus disinergikan, termasuk koordinasi dengan BPS dan instansi terkait serta kepala desa dan BPD.
Data yang akurat, lanjut Wabup, menjadi kunci penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Di antaranya data kemiskinan, pencari kerja, tenaga kerja potensial, data usia sekolah, anak stunting, wirausaha UMKM, dan kelompok tani. Program 100 hari kerja juga sudah disiapkan, seperti pemberian kolam lele untuk keluarga pra-sejahtera dan bantuan ayam dan kandang di 2025.
Menko Pratikno juga memberikan dukungan terhadap SMAN 2 Bojonegoro yang telah melakukan MoU dengan Provinsi Jawa Timur dan IPDN terkait pengembangan sekolah Pamong Praja di Bojonegoro. Ia menyampaikan bahwa kemandirian daerah tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat.
Acara ini dihadiri pula oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Setyo Wahono, jajaran asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, civitas akademika, dan tamu undangan lainnya. (*/sgg)
