Malang Kota, Memox.co.id – Danrem 083/BDJ (Baladika Jaya), Kol Inf Zainuddin ikut serta dalam giat Video Conference (Vidcon) dengan Pangdam V/BRW, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasedja Boedi, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan di Ruang Eksekutif Mapolresta Kota Malang, Minggu (29/03/2020).
Sebagai tuan rumah ikut juga dalam kegiatan tersebut Kapolresta Malang, Kombes Pol Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos, S.I.K, M.H., Dandim Kota Malang, Letkol Inf Tommy Anderson, Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji dan Kepala BPBD Kota Malang, Ali Mulyanto.
Pada acara Vidcon tersebut pada intinya membahas tentang merebaknya pandemi Covid-19 yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa baik TNI-Polri, pemerintah maupun masyarakat dalam upaya bergotong royong untuk menangkal penyebaran Covid-19.
Dalam Vidcon tersebut Pangdam V/BRW, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasedja Boedi menekankan tentang pentingnya sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda dalam komitmen bersama, mematuhi serta melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat guna memutus rantai penyebaran Covid-19
“Dengan isolasi mandiri serta melakukan sterilisasi bagi tamu atau keluarga yang kembali dari berpergian luar kota ataupun luar negeri,” tegasnya.
Pangdam juga menyampaikan, beberapa kebijakan pemerintah juga disampaikan Gubernur Jatim terkait penanganan Covid-19 ini. “Diharapkan sistem pengendalian virus Corona yakni masyarakat mempunyai peran aktif dalam memutuskan mata rantai virus Corona di penjuru lingkungan tempat tinggal atau tempat aktifitas,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Danrem 083/BDJ (Baladika Jaya), Kol Inf Zainuddin, ia berpesan untuk menyatukan tekat dengan bersama-sama memerangi Covid-19, karena pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah terukur sekaligus mensosialisasikan pencegahan virus Corona kepada masyarakat.
“Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak perlu takut untuk menghadapi wabah virus corona atau Covid-19 yang penting tetap harus waspada dan mengikuti koridor yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan WHO,” ungkapnya. (fik)
