MEMOX.CO.ID – Kemarau yang masih melanda hingga awal Oktober 2023, membuat sejumlah daerah di Probolinggo krisis air bersih. Sumber air milik warga mengering atau berkurang debitnya. Sementara itu, desakan kebutuhan air bersih terus berlanjut setiap harinya.
BPBD Kabupaten Probolinggo mencatat sedikitnya 32 dusun yang tersebar di 20 Desa, terdampak krisis air bersih. Tersebar di 10 Kecamatan, mulai dari Kecamatan Tegalsiwalan, Wonomerto, Banyuanyar, Tongas, Bantaran, Kuripan, Sukapura, Lumbang, Leces dan Tiris. Selanjutnya, BPBD lakukan distribusi air bersih. Berdasarkan permohonan dari pemerintah desa setempat dan hasil kaji awal TRC PB.
“Hingga saat ini telah terlaksana 127 kali distribusi air bersih sejak Bulan Juni hingga September 2023. Sekitar 37.766 Jiwa atau 12.648 KK terdampak krisis air bersih. 715.000 Liter air bersih, 13 Tandon Air dan 37 Jerigen telah terdistribusi sebagai penanganan darurat krisis air bersih,” terang Kabid Kedaruratan dan Logistik, Zubaidillah, Rabu (04/10/2023).
Jumlah daerah terdampak Kekeringan fluktuatif sejak Tahun 2013 hingga 2023 bergantung faktor yang mempengaruhi misalnya seperti berkurangnya volume air, mengeringnya sumber mata air, tidak ada cadangan air maupun faktor infrastruktur lainnya.
Saat ini sebagai upaya penanganan darurat telah dilaksanakan distribusi air bersih dan logistik kekeringan serta pemantauan di beberapa daerah yang berisiko tinggi kekeringan. Sebagai upaya lanjutan diperlukan kajian dan pemantauan kembali terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kekeringan pada tahun ini.
“Dihimbau bagi masyarakat agar menerapkan upaya mitigasi bencana kekeringan seperti memanfaatkan sumber daya air secara lebih efektif dan efisien. Memprioritaskan penggunaan air untuk keperluan minum dan masak atau keperluan air bersih lainnya,” tambahnya.
BPBD juga mengajak warga untuk menanam banyak pohon di sekitar kawasan rawan kekeringan. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Memperbanyak daerah resapan air dan menerapkan budaya konservasi. “Segera melapor melalui pemerintah setempat apabila terdapat situasi yang berpotensi terjadi bencana,” tutupnya.
