11 Kepala Desa di Situbondo Belum Menyelesaikan SPJ Tahun Anggaran 2020-2021  

  • Bagikan
H. Lutfi Joko Prihatin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo. (mam)

Situbondo, Memox.co.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo menekankan kepada 11 (sebelas) Kepala Desa, yang sampai saat ini masih belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun anggaran 2020 dan 2021.      

Adapun Desa yang belum menyelesaikannya SPJ  diantaranya Desa Campoan, Rajekwesi, Peleyan Panarukan, Kotakan, Kayumas, Lamongan, Curah Kalak, Gadingan, Agel, Tepos, dan Desa Kalianget.     

Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin berharap dari sebelas Desa yang belum menyelesaikan SPJ, karena proses ini waktunya sudah masuk akhir bulan September 2021 dan tiga bulan lagi sudah mau masuk ke tahun 2022.

“Artinya waktunya sudah sangat mepet sekali, oleh karena itu SPJ yang terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar segera diselesaikan dengan baik, terutama yang menyangkut Dana Desa, dan apabila nanti sudah cair untuk segera disalurkan, jangan sampai ada yang terjadi ketika Dana Desanya sudah cair namun oleh kepala desanya tidak disalurkan, ini jadi persoalan, apalagi menyangkut tentang LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari Inspektorat agar segera dipenuhi kaitannya dengan pertanggung jawaban dari Desa,” ungkap H. Lutfi Joko Prihatin.      

Menurutnya, apabila 132 desa yang ada di Kabupaten Situbondo, SPJ nya tepat waktu dan APB Desanya sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2021 semuanya, maka tidak akan ada hal yang terkait dengan keterlambatan keterlambatan yang timbul.

“Sehingga pelayanan ke masyarakat akan lebih maksimal dan juga akan lancar,” terang Lutfi Joko Prihatin.

Untuk masalah hal hal yang lain termasuk verifikasi dan semacamnya pihaknya berharap agar nantinya bisa diselesaikan di Kecamatan, kemudian terkait masalah pembinaan biar DPMD yang membidangi.

“Oleh karena itu, biar semuanya berjalan lancar, antara BPD dan Kepala desanya ini harus kompak, ini demi memajukan desanya masing masing, jangan sampai berjalan sendiri sendiri apalagi saling menyalahkan, ini jangan sampai terjadi, kalau misalnya ada kesalah pahaman ayo selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, ketika desa itu tentram, damai dan nyaman maka rakyatnya akan makmur dan sejahtera,” pungkasnya.       

Sementara itu, Anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Situbondo, Rudi Afianto mengatakan, pihaknya sudah koordinasi dengan DPMD sebagai dinas terkait dan Inspektorat, termasuk Camat terkait sudah dipanggil, dan komisi I sudah minta solusi agar 11 desa yang belum menyelesaikan SPJ baik itu dana desa maupun ADD nya agar segera diselesaikan, terutama SPJ tahun sebelumnya.

“Apabila SPJ nya belum selesai maka tidak akan bisa mencairkan tahun berjalan dan ini banyak kasus. Nah.. yang menjadi persoalan, itu ketika SPJ tahun lalu belum selesai dijabat Kades yang lama dan Kadesnya tidak menjadi lagi, ini menjadi kendala, makanya kami minta Kepada Pemerintah, masalah ini bisa dicarikan solusinya,” terang Rudi Afianto.     

Menurutnya, ketika persoalan terjadi pada Kades lama, namun persoalan tersebut dibebankan kepada Kades baru, karena secara otomatis dananya tidak akan bisa dicairkan.

“Padahal ini akibat dari ulah Kades Lama dan ini perlu jadi perhatian kita semua dan kita tidak ingin para Kepala Desa tersebut terkena masalah hukum, gara gara keteledoran mereka. Dengan persoalan ini Komisi I DPRD dalam waktu dekat akan hearing ke desa desa yang bermasalah khususnya SPJ tahun lalu yg belum diselesaikan,” pungkasnya. (mam/mzm)

  • Bagikan