Keenam, pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketujuh, penanganan atau reunifikasi keluarga bagi anak jalanan, orang terlantar, gelandangan dan pengemis. Kedelapan, rekomendasi izin adopsi. Sembilan, penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) baik untuk anak maupun lansia.
Arwan menambahkan, program paling banyak yang dinikmati warga utamanya PKH. Data terbaru, ada sekitar 59.998 KK di 2023 awal. Adapun komponen PKH dalam 1 KK, ada ibu hamil, menyusui, balita, anak SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas.
Selain PKH juga ada BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Terkait BPNTD, lanjut Arwan, ada mekanisme yang harus dilalui setiap bulan untuk bansos. Pihak desa bisa melakukan perbaikan untuk mengusulkan ke pusat. Sebagai satu pertanggungjawaban harus ada musyawarah desa. Dalam pendataan, alurnya pertama dari desa lalu upload di SIKS-NG didukung dengan berita acara musyawarah desa untuk kelayakan. Dari situ Dinsos memverifikasi sampai ada pengesahan dari Bupati untuk diusulkan ke kementerian.
“Ada standar minimal yang pernah dicapai. Untuk BPNT, data Bojonegoro sudah 122.422 pernah terjangkau. jumlah ini signifikan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang memang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar. Saat ini sedang proses, bantuan kursi roda bagi yang membutuhkan. Tahun ini tuntas sekitar 2.300 orang akan terbantu kebutuhannya. Juga yang tidak terkaver BPNT pusat dikaver BPNT Daerah,” jelas Arwan.
Pihaknya berpesan pada masyarakat agar berkoordinasi/komunikasi/lapor pada desa karena setiap bantuan berbasis desa. Sementara bagi yang mampu seyogyanya mengerti prioritas kriteria penerima manfaat yang benar-benar berhak. (*/sgg)
