Tekan Tingginya Penyakit Diabetes, Dinkes Kabupaten Malang Lakukan Skrining

FT. Ilustrasi cek penyakit diabetes. (MemoX.co.id/istimewa)
FT. Ilustrasi cek penyakit diabetes. (MemoX.co.id/istimewa)

Malang, MEMOX.CO.ID – Angka terserang penyakit diabetes melitus (DM) di Kabupaten Malang masih tinggi di tahun 2023. Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mencatat, sekitar 38.000 orang terserang diabetes melitus. Rata-rata usia yang terpapar yakni mulai 15 tahun hingga Lansia.

Sub Kordinator Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Paulus Gatot Kusharyanto mengatakan, masyarakat yang terkena DM lantaran tidak menjaga pola gaya hidup. Ia kurang memperhatikan gizi makanan sehingga kadar gula dan kadar lemak tidak diperhatikan.

“Masyarakat banyak yang makan junk food, soft drink. Bahkan di sekolah-sekolah juga banyak seperti teh gelas dan sebagainya yang sangat manis sekali. Dari sejak kecil sudah terpapar gula, maka itu gampang terkena diabetes,” katanya, Selasa (13/8/2024) kemarin.

Kendati demikian, Dinkes Kabupaten Malang melaksanakan skrining pada penyakit diabetes melitus. Tidak hanya diabetes, ada total 9 penyakit tidak menular (PTM) juga dilakukan skrining. Antara lain, diabetes melitus, stroke, jantung, hipertensi, kanker serviks, kanker payudara, obesitas, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan penyakit gangguan indra mata dan pendengaran.

Gatot mengatakan, hingga dengan bulan Juni 2024 kemarin, sudah 30 persen dari 1,6 juta penduduk usia produktif dilakukan skrining.

“Targetnya semua penduduk usia produktif dilakukan skrining semua. Tapi terkadang yang datang ke puskesmas, atau posbindu untuk melakukan skrining hanyalah kaum lansia dan ibu-ibu,” katanya.

Sedangkan bapak-bapak dan usia produktif, jarang datang untuk melakukan skrining. Padahal ini untuk mendeteksi dini kesehatan mereka supaya segera dilakukan pengobatan sebelum terlambat.

“Ada yang karena takut. Takut ketahuan kalau terkena penyakit. Ada yang memang karena bekerja seperti para bapak-bapak dan ada yang sekolah. Akhirnya kami datang ke perkantoran, pabrik, maupun sekolah-sekolah untuk dilakukan skrining,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, bagi mereka yang terindikasi penyakit, maka diarahkan untuk dilakukan pengobatan. Sedangkan bagi yang dinyatakan sehat, segera kembali ke masyarakat untuk beraktivitas seperti biasanya.

“Ini gratis. Tidak dipungut biaya. Karena ini SPM, standar pelayanan minimal yang salah satunya melakukan skrining dan ini harus 100 persen,” pungkas Gatot. (nif/mzm).