Situbondo Memox.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah membuat terobosan di dunia kewirausahaan bekerjasama dengan koperasi serba usaha (KSU) Bakti Praja untuk menciptakan korpri mart.
Tujuannya, untuk menyejahterakan anggota Kops Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Hal tersebut disampaikan Syaifullah saat memberikan sambutan dalam acara grand opening Korpri Mart Situbondo, Senin (5/4/2021).
Mengacu dari UU ASN No 5 tahun 2014, Bab XI Organisasi pasal 126 ayat (3) huruf d yakni menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagai ketentuan KORPRI boleh menyelenggara kan usaha.
“Ini salah satu upaya korpri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Teman-teman korpri yang punya usaha bisa kita pasarkan disini,” ucapnya.
Syaifullah mengatakan, salah satu keunggulan Korpri Mart adalah pembayaran sudah menggunakan sistem non tunai. Yakni, memakai kartu close loop. Sehingga, mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran.
“Itu semua dilakukan dalam rangka mendukung gerakan non tunai dari yang dicanangkan oleh BI. Kita sudah bekerjasama dengan Bank Jatim untuk pengadaan kartunya,” paparnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Korpri Situbondo ini mengungkapkan, harga barang yang dijual di korpri mart lebih murah dibandingkan dengan toko ritel lainnya. “Saya kemarin beli wafer tango di Surabaya itu Rp 31 ribu. Disini harganya Rp 29 ribu,” jelasnya.
Syaifullah optimis, kedepan korpri mart bisa berkembang pesat. Sehingga, memiliki cabang di tiap kecamatan yang ada di Kota Santri. “Harapannya bisa tersebar merata tersebar di Kabupaten Situbondo,” pungkasnya.
Sementara Pimpinan Cabang Bank Jatim Situbondo, Irwan Eka Wijaya menjelaskan kerjasama dengan KSU Bakti Praja terkait memfasilitasi sistemnya, memfasilitasi kartu dan memfasilitasi metode cara pembayarannya sehingga transaksi secara non tunai bisa berjalan dengan baik.
“Tansaksi non tunai ini lebih simple, lebih mudah dan akuntabilitasnya lebih tinggi, sehingga nilai kebocoran dari pelaporan petugas setiap bulan tidak ada 0 %, antara fisik dengan sistem akan lebih mudah diketahui,” jelas Irwan Eka. (her/mzm)
