Jakarta, Memox.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan perdana sengketa hasil Pilpres 2019 dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga, berjalan aman terkendali, Jum’at (14/06/19).
Penjagaan ketat dari pihak kepolisian bersama TNI pada sidang perdana gugatan permohonan Prabowo-Sandiaga terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU. PRES/XVII/2019 berlangsung tanpa ada gangguan dari pihak luar.
Garis besarnya, Prabowo-Sandiaga menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
KPU dalam keputusannya menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam perolehan suara Pilpres 2019. Jokowi-Ma’ruf menang dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50%. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat total suara 68.650.239 atau 44,50%.
Dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ini, Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan sejumlah pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif.
Meliputi penyalahgunaan APBN dan atau Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, dan diskriminasi perlakuan, dan penyalahgunaan penegakan hukum.
Disebutkan juga dalam permohonan adanya kekacauan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dalam kaitannya dengan DPT seperti banyaknya kesalahan input data pada Situng yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Prabowo-Sandiaga memohon agar MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 itu. (#)
