MEMOX.CO.ID – Berawal dari surat mandat atas pengelolaan masjid Masjid Syuhada dari ketua takmir masjid alm Muchlis Ridwan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024
Menjadi pemicu terjadinya gugatan atas keberadaan kepengurusan masjid yang berada di lingkungan Perumahan Karanglo Indah Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Gugatan ini terjadi dikarenakan adanya perselisihan atas siapa yang berhak mengelola masjid Masjid Syuhada hingga maju ke meja hijau.
Sidang perdana telah digelar Selasa (17/11/26) sore dan dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak.
Adapun objek sengketa yakni keberadaan Masjid Syuhada setelah dualisme kepengurusan takmir memicu gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Tak sekadar mempersoalkan kursi ketua takmir, konflik yang berlangsung sejak 2024 itu kini merembet pada legalitas yayasan hingga status kepemilikan tanah wakaf masjid yang diresmikan pada 1986 tersebut.
Masjid yang seharusnya menjadi tempat beribadah mala dibawa ke persidangan oleh sejumlah warga atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ini memanas sejak 2024 lalu, saat sebagian warga meminta dilibatkan masuk ke dalam kepengurusan takmir.
Mulai terjadi polemik saat Ketua Takmir sebelumnya, yaitu almarhum Muchlis Ridwan jatuh sakit. Pengelolaannya dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.
Selanjutnya, perangkat RT dan RW setempat mendatangi dan ketakmiran akhirnya dimandatkan ke Indro Triyono,” ujar Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo
Sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Dr. Yayan Riyanto SH MH, menyebut tiga pengurus takmir ditetapkan sebagai tergugat utama, yakni Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
Sementara pihak turut tergugat meliputi Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kementerian Agama Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang.
Yayan menegaskan, yayasan telah memiliki legalitas hukum berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.
Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” tegasnya, Selasa (17/11/26)
Dirinya juga menegaskan ada empat sertifikat hak milik yang berasal dari kepemilikan pribadi telah memiliki Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, pihaknya membantah dalil penggugat yang menyebut lahan masjid merupakan fasilitas umum perumahan sejak 1982.

Sebaliknya, pihak penggugat mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut sebagai aset yayasan tanpa persetujuan warga. Sejumlah penggugat disebut berasal dari unsur perangkat RT dan RW, baik dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang.
Perlu diketahui pihak penggugat ternyata didampingi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melalui advokat Soehartono Soemarto.
Sebanyak 10 warga menggugat jajaran pengurus takmir dari kubu Yayasan Syuhada Karanglo Indah. Gugatan bernomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg itu mulai disidangkan pada Selasa (17/11/2026).
Sengketa ini kini membawa persoalan pengelolaan rumah ibadah, legalitas kepengurusan, dan status tanah wakaf ke ranah pengadilan.(fik/*)






