Rakor Pupuk Bersubsidi, Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp120 Miliar untuk Kebutuhan Petani

Rakor Pupuk Bersubsidi, Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp120 Miliar untuk Kebutuhan Petani
Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto hadiri rakor pengelolaan pupuk bersubsidi.(foto:ist)

MEMOX.CO.ID –  Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan perlunya segera menyiapkan langkah, metode, atau teknologi baru untuk mengatasi penurunan alokasi pupuk bersubsidi. Seperti tahun 2023, ada hibah untuk poktan petani mandiri.

Dan tahun 2024 ini Pemkab Bojonehoro juga sudah menganggarkan hibah untuk poktan petani mandiri sebesar Rp120 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani.

“Nanti pengelolaannya juga harus transparan dan juga baik,” kata Adriyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 2024 di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/1/2024).

Rakor juga jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Camat, perwakilan PT Pupuk Indonesia, distibutor pupuk, kios pupuk, koordinator penyuluhan pertanian dan perwakilan kelompok tani (poktan).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Bojoengoro juga menegaskan bahwa jajaran forkopimda akan membantu sesuai dengan ketentuan. Pj Bupati juga menegaskan pentingnya transparansi, agar semua terdata dan tahu efektifitas penyalurannya.

“Pembentukan komisi pengawasan pupuk pestisida menjadi penting, sebab ini iuga memperkuat transparansi, mudah-mudahan dengan ada nya komisi ini bisa menjadi langkah yang baik kedepan,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Nurul Azizah sekaligus Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menjelaskan bahwa kios bahwa pupuk bersubsidi jangan sampai dijual menjadi tidak bersubsidi, karena dilakukan dengan pengawasan ketat.

“Untuk koordinator PPL di tahun 2023 sudah melaksanakan tugas namun di 2024 tolong di ‘gaspol’ karena sesuai SK untuk ketahanan pangan di tingkat desa perlu pendampingan seluruh PPL,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekda Nurul Azizah juga berpesan kepada gapoktan (gabungan kelompok tani) pada waktu menghimpun atau mengusulkan dengan realisasi saat ini tidak sesuai, maka berikan informasi selengkapnya kepada petani agar ada solusi bagi masyarakat.