Jember, Memox.co.id – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran alun-alun Kota Jember mengeluhkan soal penerapan aturan PPKM Darurat yang dilakukan sejak 3 – 20 Juli 2021 ini. Pasalnya terkait penghasilan diakui oleh para PKL mengalami penurunan. Selain itu, soal aturan jam operasional berdagang malah menjadi masalah.
Pasalnya saat berdagang, kemudian diharuskan bubar karena lokasi alun-alun ditutup. Para PKL kebingungan untuk berjualan. Karena jikapun pindah tempat berjualan, malah akan muncul konflik baru. Karena antar pedagang saling berebut berjualan untuk menghabiskan dagangannya.
Selama pelaksanaan PPKM darurat, pedagang hanya diberi waktu berjualan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Lantaran semua akses jalan masuk ke arah alun-alun mulai ditutup menjelang malam. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) sering memberikan arahan penertiban yang berubah-ubah.
Salah seorang PKL Alfarisi mengatakan, jika pada hari biasa pendapatnya bisa Rp 100-150 ribu, namun sejak penerapan PPKM darurat dengan ditutupnya akses ke alun-alun pada malam hari. Diakui olehnya pendapatnya dari berdagang Jus Buah turun hingga 50 persen lebih.
“Turunnya drastis , kalau sebelum bisa Seratusan ribu, sekarang cuman 50 ribuan, kompensasi juga nggak ada dari pemerintah,” kata Alfarisi saat dikonfirmasi menjelang penutupan wilayah alun-alun Kota Jember, Senin (5/7/2021) sore.
Senada dengan yang disampaikan Alfarisi. Seorang pedagang Batagor Yudi juga mengeluhkan hal yang sama. “Rugi jauh sekarang anjlok. Tinimbang tidak keluar (berdagang) malah tambah bingung. Giliran keluar jualan, belum laku sudah diobrak-obrak (segera tutup). Dapat uang gak, diusir-usir,” kata Yudi saat dikonfirmasi sembari melayani pembelinya.
Terpisah Ketua Paguyuban PKL Sekitar alun-alun Kota Jember, Susiati mengatakan, sebagai satu kelompok PKL di pusat kota Jember itu. Pihaknya sudah mengingatkan bagaimana soal penerapan aturam PPKM Darurat. “Kita satu kelompok ini selalu memantau perkembangan di televisi soal Covid-19. Juga soal PPKM Darurat. Tapi kondisinya kita malah tersiksa, karena aturan antar satu grup satpol PP dengan Grup yang lain tidak sama. Katanya boleh buka tapi makanan dibawa pulang, ada yang bilang segera tutup dan tidak boleh jualan,” kata Susiati.
Selain itu, lanjutnya, pihak Satpol PP juga kesannya kurang baik. “Kita kan cari makan, ada yang kereng (pemarah) ada yang tidak. Soal aturan berdagang juga tidak ditata dengan baik. Kita disuruh pindah tapi dibiarkan, giliran tengkar antar pedagang tidak dipedulikan,” ujarnya. (ark/tog/mzm)
