Jember, Memox.co.id – Banyaknya masyarakat Jember yang masih tanda tanya dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jember terkait penanganan penyebaran virus Covid-19 di Jember mendapat kritikan dari DPD Nasdem Jember.
Menurut Ketua DPD Nasdem Jember, Marsuki Abdul Ghofur, persoalan itu karena adanya informasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
“Kita sebagai partai pengusung, bahkan merekom pertama kali (Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun saat Pilkada Jember lalu) merasa kecewa banget, terkait kurangnya komunikasi dan bentuk kerjasama dengan media,” kata Marsuki saat dikonfirmasi di rumahnya Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Minggu (25/7/2021).
Menanggapi hal itu, Marsuki bahkan melakukan klarifikasi langsung dengan bupati. “Terkait bentuk kerjasama dengan media itu. Saat itu saya bersama sekjen dan pengurus partai lainnya menanyakan. ‘Pak Bupati, ini kok belum terbayarkan teman-teman media?’ padahal kerjasama dengan media itu, membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama soal sepak terjang pemerintah daerah dalam mengatasi ataupun informasi perihal penanganam Covid-19 ini. Ini yang penting kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, jika pemkab tidak menggandeng media untuk melakukan publikasi. Akan sulit bagi masyarakat, untuk tahu upaya apa yang dilakukan pemkab tentang penanganan Covid-19 ini. “Kalau kerjasama dengan media belum jelas. Karena sampai saat ini belum terbayar, bahkan honornya kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu. Ini jadi persoalan. Bagaimana media bisa meneruskan informasi itu ke masyarakat,” ujarnya.
Diketahui oleh Marsuki, berita-berita soal penanganan Covid-19 di Jember. Termasuk upaya pemerintah soal informasi dari PPKM Darurat itu sebagian sudah tayang dan tersampaikan lewat publikasi yang baik. “Bahkan jawaban bupati katanya sudah klik semua, surat kerjasama dan bentuk komunikasi dengan media sudah dilakukan. Juga sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Infokom untuk cepat diselesaikan,” ungkap Marsuki.
“Lah tapi kemudian sekarang tidak jelas. kelanjutannya. Ini tentu jadi pertanyaan. Yang bermasalah bupati atau kepala Dinas Infokomnya?,” imbuhnya. (ark/tog/mzm)
