MEMOX.CO.ID – Lima fraksi di DPRD Kabupaten Malang sampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2023.
Lima fraksi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra itu semuanya mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun itu tidak memenuhi target yang ditetapkan. Bagaimana tidak, dari semula Pemkab Malang menargetkan Rp1,25 triliun, terealisasi hanya sebesar Rp 838 miliar saja.
Selain PAD, pajak daerah yang ditargetkan Rp476 miliar, ternyata hanya terealisasi Rp454 miliar. Kemudian retribusi daerah yang ditargetkan Rp119 miliar, terealisasi hanya Rp34 miliar.
“Pendapatan hasil kekayaan daerah Rp46 miliar, terealisasi Rp25 miliar. Lain-lain PAD yang sah Rp382 miliar, terealisasi Rp324 miliar,” kata Sudjono, juru bicara DPRD Kabupaten Malang dalam rapat paripurna, Rabu (15/5/2024)
Tak hanya itu, penerimaan dari lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp297 miliar, terealisasi hanya Rp752 miliar. Maka dengan itu, lima fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan terkait hal tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan misalnya, ia menilai, perangkat daerah terkesan tidak serius dalam melaksanakan komitmen terhadap pencapaian target pendapatan yang ditetapkan.
“Terbukti realisasi PAD dari tahun ke tahun tidak menunjukkan progres report yang signifikan,” katanya.
Tak hanya PDI Perjuangan, fraksi lain seperti Golkar menilai, hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dinilai sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serius karena sudah dua tahun berturut-turut hal ini terjadi. Apakah targertnya terlalu tinggi, tidak sesuai potensi, atau memang faktor yang lain?. Tapi yang jelas, keseriusan perangkat daerah dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kurang maksimal.
“Hal ini dapat dilihat pada saat kajian LKPJ oleh perguruan tinggi banyak kepala perangkat daerah yang tidak hadir, dan hanya diwakili oleh pejabat dibawahnya,” ujarnya.
Untuk mensukseskan visi misi Pemerintah Kabupaten Malang yang tercakup dalam “Malang Makmur”, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah.
Sementara itu, Bupati Malang M Sanusi menyebut, nanti akan dievaluasi dan dijawab kenapa pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2023 tidak sesuai target.
“Nanti kami jawab dan evaluasi,” singkatannya saat ditemui usai sidang.
Terkait tudingan fraksi-fraksi tentang ketidakseriusan Pemkab Malang, juga akan dibahas. Semua dinas akan diminta untuk menyampaikan alasan kenapa tidak tercapai PAD itu.
“Nanti dievaluasi oleh inspektorat dan DPRD,” katanya.
Apakah akan ada evaluasi mutasi? ia mengaku tergantung. Jika inspektorat merekomendasikan seperti itu, maka mau tidak mau akan ia lakukan.
“Tergantung nanti dari rekomendasinya inspektorat,” tutup Sanusi. (nif/syn)
