MEMOX.CO.ID – Penghapusan tenaga honorer menjadi kajian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (Menpan RB) saat ini. Jumlah tenaga honorer yang membludak cukup memberatkan dari sisi anggaran.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pembahasan penghapusan honorer saat ini tengah dalam kajian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kajian ini nantinya akan digunakan sebagai acuan, sehingga berharap tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bersama secara besar-besaran.
“Formulasinya sedang dikaji bersama teman teman DPR, insyaallah mudah-mudahan tidak akan ada PHK masal,” ungkap Abdullah Azwar Anas selepas meresmikan Mal Pelayanan Publik Tulungagung, Selasa (18/7/2023).
Anas mengaku, penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan tidak serta merta memutus dengan PHK. Melainkan Menpan RB bakal mencarikan jalan keluar, supaya tidak menciptakan tambahan angka pengangguran.
“Insyaallah 28 November, kita akan carikan jalan tengah terhadap tenaga honorer yang menurut TP diakhiri 28 November 2023,” jelasnya.
Alumnus Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan, saat bersamaan pihaknya tengah minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tak lain untuk mengaudit data honorer atau non ASN yang diterima sesuai dengan data ataukah belum update.
“Jadi yang dikirim ke Kemenpan RB benar atau tidak. Dulu kan 400 ribu, tapi kan data yang dikirim 2,3 juta membengkak, membuludak, nah ini akan diverifikasi ulang oleh BPKP,” ulasnya.
Pria bekacamata ini mengakui, fenomena perekrutan tenaga honorer sebelum-sebelumnya lebih pada kedekatan personal pejabat. Sehingga jumlah tenaga honorer membengkak dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa diantisipasi dengan pimpinan terlebih dahulu.
Dalam sambutan sebelumnya di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, ia menegaskan selama memimpin Menpan RB belum pernah mengganti Deputi-deputi. Hanya saja, merubah sistem dan juga memperingkas birokrasi. Termasuk lebih berorientasi untuk peningkatan kualitas birokrasi.
“Hal itu untuk memperbaiki kualitas birokrasi berkelas dunia. Mekanisme rekruitmen pegawai di hulu atau di pemerintahan daerah harus benar,” tandasnya. (jaz/and/fik)
