Jember, Memox.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama jajaran Pemkab Jember menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Rabu (09/11/2022).
Dalam rapat tersebut, KPK memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK RI, kemudian dari paparan terungkap Nilai Indeks Integritas Pemkab Jember rendah dibandingkan kabupaten lain se-Indonesia.
Diketahui, dari survei yang dilakukan sejak 4 Juli-30 September 2022, Pemkab Jember hanya mendapat nilai 54, dibandingkan dengan rata-rata nilai kabupaten se-Indonesia yakni di angka 70 koma sekian.
Dengan kondisi ini, KPK RI datang ke Jember untuk mencari tahu alasan rendahnya hasil survei tersebut di Jember.
“KPK hadir hari ini. Kita melakukan monitoring evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Jember. Ini berkelanjutan terus,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigadir Jenderal Polisi Bahtiar Ujang Purnama.
Lanjutnya, dari proses evaluasi yang dilakukan, lanjutnya, KPK RI juga memastikan, jangan sampai ada budaya korupsi di sana. “Sehingga penggunaan kewenangan-kewenangan, sesuai dengan hasil yang dicapai. Saya juga meminta dari ketua DPRD, untuk terus bersinergi dari eksekutif di dalam perencanaan dalam penataan Kabupaten Jember secara berkelanjutan, yang ramah lingkungan,” tegasnya.
Menanggapi hasil Monev yang dilakukan KPK RI di Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto mengakui penilaian yang diberikan benar adanya.
“Kita sampaikan kepada teman-teman OPD. Bahwa kita berharap, agar teman-teman OPD bisa memberikan informasi apa yang didapat hari ini. Rencana program seperti apa, apalagi harus buton up ke atas. Teman-teman OPD harus kreatif dan punya ide untuk mengejar kekurangan dan ketertinggalan,” kata Hendy.
Dikatakan juga olehnya, soal KPK tadi menekankan agar pengelolaan aset kita disertifikasi, ada ribuan. Tapi baru tahun kemarin kita mulai, dan baru 800an yang disertifikasi. Kurang 1.100 sekian, ada banyak. Sehingga harus dikembangkan, agar tidak mati. Kan nanti juga kalau sudah disertifikasi kan bisa kita sewakan dan dimanfaatkan dengan baik. Aset-aset ini, agar tidak punya beban soal anggaran yang kita miliki,” jelasnya. (ark/vin)
