Bondowoso, Memox.co.id – Komisi IV DPRD berharap pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak digelar bulan Oktober. Oleh karena itu Tim Anggaran (Timang) Pemkab segera mengajukan draft P-APBD.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV Ady Krisna, SH menyikapi akan ditundanya Pilkades serentak di Bondowoso. Mengingat, program ini merupakan yang terahir setelah dua kali gelaran ini dilakukan oleh Pemkab.
“Kekurangan anggaran sekitar Rp 5-7M akan diambilkan dari P-APBD. Mari kita sama-sama kerja keras agar pelaksanaan Pilkades serentak tidak melampaui tahun,” saran Krisna, sapaannya.
Jika Pelaksanaan Pilkades serentak akan ditunda oleh Pemkab, lanjutnya, sah-sah saja. Hanya saja, penundaan tersebut harus benar-benar direncanakan secara matang. Ditambahkan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problematika harus presisif. Jangan sampai terjadi penundaan dua kali akibat kurang matangnya perencanaan jadwal penundaan.
“Kita harus memikirkan psikologi politik masyarakat yang sudah mulai mengkristal. Juga harus berempati kepada semua Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades). Ketidakpastian penundaan akan menimbulkan konsekuensi politik yang cukup pelik di tataran akar rumput,” ujarnya.
Disisi lain sudah beredar schedule pelaksanaan Pilkades Serentak. Menanggapi hal itu, H. Barri Sahlawai, M.Ag, anggota Komisi IV dari Fraksi PPP mengatakan, bahwa itu masih draft, belum sempurna. “Sechedule pelaksanaan Pilkades serentak yang beredar di Median Sosial (Medsos) itu masih draft. Jadi masih akan disempurnakan,” kata Sahlawi, sapaannya kemarin.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati LSM LIRA, Ahroji mengatakan, kalau Pilkades serentak ditunda hingga tahun depan, ada konsekwensi hukum. Bisa saja, hasil Pilakdes ilegal, karena tidak sesuai Perda. “Solusinya, Perda tentang Pilkades serentak yang harusnya diselenggarakan tahun 2021, dirubah tahun 2021. Untuk mengubahnya tidak semudah membalik telapak tangan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui,” kata Roji, sapaannya. (sam/mzm)
