MEMOX.CO.ID – Ke depan, penggajian (payroll) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak lagi menggunakan layanan Bank Jatim. Melainkan, akan menggunakan layanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kanjuruhan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Malang M Sanusi saat menghadiri acara penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 3.850 PPPK Formasi tahun 2024 di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, pada Senin (2/6/2025) lalu.
“Kedepannya gaji PPPK akan dikelola oleh BPR Artha Kanjuruhan,” jelasnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Tetuko LS Bathoro, menambahkan bahwa, saat ini dirinya sudah menyiapkan digitalisasi yang siap digunakan untuk mendukung proses payroll secara digital. Walaupun memang perlu dukungan dari beberapa bank umum untuk mendampingi terkait proses digitalisasinya.
“Kita masih butuh dukungan dari beberapa bank umum, untuk mendampingi terkait sistem dan proses digitalisasinya,” katanya.
kemudian lanjut Tetuko, fitur sistem digital seperti gaji harus dibayarkan pada tiap tanggal 1, maupun pelayanan seperti kemudahan dalam penarikan dana seperti ATM, mobile banking dan sebagainya juga masih dibicarakan lebih lanjut.
Namun yang penting saat ini, BPR milik Pemkab Malang ini, Core Banking System (CBS) untuk mendukung proses payroll secara digital sudah supporting. Maka dengan pengelolaan gaji PPPK ini, BPR Artha Kanjuruhan bisa memberikan manfaat bagi pegawai maupun masyarakat.
Karena dengan gaji yang dikelola begitu besarnya, efek sampingnya bisa menerapkan kredit kepada PPPK maupun masyarakat. “Misalnya PPPK butuh sesuatu lalu kredit dengan sistem potong gaji itu bisa dan aman,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain itu, BPR Artha Kanjuruhan juga sedang mencari alternatif pendanaan dalam rangka untuk menghidupi BPR Artha Kanjuruhan. Dirinya yakin ke depan, bank milik Pemkab Malang ini akan lebih baik dan lebih maju serta bisa membantu masyarakat.
“Ini adalah langkah strategis untuk mendukung kemandirian keuangan daerah. Kemudian rencana ini tengah dalam tahap finalisasi teknis dan diproyeksikan mulai diterapkan dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.
Saat ditanya berapa pegawai yang nanti payroll-nya ditangani BPR Artha Kanjuruhan?, Tetuko menyebut, kurang lebih 90 ribu pegawai semuanya. Dan ini, kata Tetuko, diyakini aman, asalkan sistemnya bagus.
“Kita optimis aman yang penting sistemnya bagus karena sekarang sudah bay digital. Jadi tidak imput manual langsung didistribusikan ke akun masing-masing,” katanya.
“Selama ini gaji ditangani Bank Jatim. Jadi Agustus-September harus siap dan Oktober semoga sudah seluruhnya sudah siap,” pungkasnya. (nif/syn)
