Jember, Memox.co.id – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) menggelar aksi protes atas dilantiknya tiga direksi PDP Kahyangan, Kamis (21/10/2021) di gedung DPRD Jember.
Para buruh perkebun perusahaan milik Pemkab Jember ini meragukan kredibilitas dan kapabilitas direktur utama dan jajarannya.
Menanggapi protes buruh itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menegaskan, sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu, paling tidak setahun kedepan. Hal itu disampaikan Ahmad Halim melalui sambungan seluler, Kamis (21/10/2021) siang.
“Kan kita belum tau bagaimana kinerjanya, lantas dari mana melakukan penilaian, kalau belum bekerja sudah kita nilai, kan gak fair juga, baru kalau nanti kinerjanya buruk, tidak ada progres yang bagus, ya kita hajar bareng – bareng,” ujarnya.
Terkait dengan kondisi PDP Kahyangan yang selama ini dilaporkan selalu merugi, Halim berharap agar pihak manajemen tidak terus menerus berharap adanya subsidi dari APBD Jember.
“Ya harus ada upaya yang inovatif tidak hanya sekedar menyusu kepada APBD saja seperti yang terjadi selama ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Jember asal Partai Gerindra, Siswono Akbar saat menemui menemui massa aksi, pihaknya menegaskan akan menjembatani aspirasi buruh PDP Kahyangan melalui Pimpinan DPRD Jember.
“Jujur kalau anggota dewan ada upaya janji dengan PDP. Apakah ini personal atau lembaga. Karena sampai saat ini tidak ada pertemuan,” ucap Siswono saat menemui aksi di luar Gedung DPRD Jember.
Dalam kegiatan tersebut, puluhan buruh itu massa buruh perkebunan itu mengawali aksinya dari pukul 09. 00 Wib. Dengan berkumpul di Kantor PDP Kahyangan, Kecamatan Kaliwates. Kemudian menuju Pendapa Wahyawibawagraha.
Namun karena Bupati Jember Hendy Siswanto sedang berada di Jakarta, massa aksi tidak ditemui oleh siapapun.
FK PAK Jember memprotes pelantikan direktur baru Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, yang dilantik oleh Bupati Jember.
“Sejak awal kita menutup keterbukaan dan fair an atas hasil open bidding sebagai Direksi Khayangan,” ucap Korlap aksi, Dwi Agus saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di lokasi aksi.
Kata Dwi Agus, buruh menilai direktur baru PDP Kahyangan tidak diketahui kapabilitasnya.
“Makanya bukan serta merta menolak mereka. Tapi sebelum dijelaskan keprofesionalnya dimana. Biar publik yang menilai, jangan kami. Tapi sebelum itu terjadi, kami akan menolak 3 direksi itu masuk. Tidak menolak keputusan Bupati, tapi menolak mereka masuk,” kata Dwi Agus.
Agus menjabarkan, saat ini kondisi di lingkungan PDP Kahyangan sedang tidak baik. “Jadi PDP ini sakit, kami saja upahnya 70 persen. Sejak lama kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan upah. Harapan kami, bupati atau direksi baru tentunya paham tentang perkebunan. Walaupun bukan syarat mutlak, paling tidak paham soal managerial. Tapi harapan kami, syukur-syukur paham managerial, paham perkebunan, dan pengalaman yang sudah ditentukan itu. Jadi sebelum mereka bisa meyakinkan bahwasanya ketiga orang ini bisa betul-betul profesional dalam bekeja, sebelum itu, jangan masuk dulu (di lingkungan PDP Kahyangan),” pungkasnya. (ark/vin/mzm)
