Jember, Memox.co.id – Kurang lebih 2000 orang guru honorer di yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember belum terima honor mereka. Para guru ini adalah guru yang mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Belum terbayarnya ribuan guru PAUD ini terungkap saat serap aspirasi atau reses anggota DPRD Jember, Mufid, Sabtu (5/6/2021).
Mufid mengaku kaget adanya guru PAUD yang belum terbayar honornya. Pasalnya, pihak Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan Jember telah membayarkan seluruh honor guru dan pegawa tidak tetap (GTT-PTT) sebanyak kurang Iebih 4200 orang pada bulan April 2021 lalu.
”Cukup mengagetkan ternyata yang hadir itu ada guru PAUD non formal menyampaikan bahwa seluruh guru PAUD se Kabupaten Jember, yang jumlahnya sekitar 2400, itu 6 bulan gajian (honor),”kata Mufid, saat dikonfirmasi di Kantor DPC PKB Jember, Minggu (6/6/2021).
Baca juga: Mantan Kades Tegawaru Diduga Lakukan Penipuan Ratusan Juta
“Karena di (sudah dianggarkan) APBD untuk GTT-PTT dan itu sudah terealisasi, lah koq masih ada (yang belum terbayar),” sambungnya.
Mufid kemudian menjelaskan posisi guru PAUD nonformal tidak masuk dalam GTT-PTT. Kondisi ini memprihatinkan karena para guru ini selama ini telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya meskipun saat ini kondisi pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka.
”Mereka sudah bekerja melakukan pelaporan ke dinas dan mereka itu sudah menjadi garda terdepan membentu karakter di usia dini pra TK, ini susah-susahnya mendidik,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Mufid menyebutkan, meski jumlah honor yang diterima masing-masing guru tidaklah besar namun itu sangat berarti bagi mereka.
”Pada pemerintahan sebelumnya Rp 150 ribu per bulan dinaikan menjadi Rp 300 ribu. Nilainya tidak seberapa tapi paling tidak, bisa menjadi tambahan penghasilan bagi mereka. Nanti kalau ada rapat fraksi akan saya laporkan ke temen Komisi D (yang membidangi pendidikan), dan ini sifatnya segera emergensi,” katanya.
Mufid juga berpesan agar bupati tidak hanya sekedar fokus pembangunan infrastruktur saja namun juga harus membayar setiap tetes keringat para guru PAUD tersebut. ”Awalnya saya berfikir PR bupati tinggal guru ngaji yang saat ini tengah didata ulang, nah jangan sampai keikhlasan mereka dalam bekerja terganggu,” pungkasnya.
Untuk diketahui selama ini sistem pembayaran honor guru PAUD nonformal diajukan diawal tahun anggaran setiap tahunnya. Honor ini dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan). Namun pada tahun 2021 ini hingga memasuki triwulan kedua honor belum turun. Para guru ini takut honor mereka di triwulan pertama hangus tak terbayarkan.
Sementara itu Bupati Hendy Siswanto saat dikonfirmasi usai kegiatan di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Minggu (6/6/2021), mengatakan akan melakukan melakukan kajian ulang. ”Ini akan kami kaji ulang kembali karena ini ada beberapa macam,” katanya.
Namun demikian Hendy sebagai bupati akan mendukung guru PAUD dengan menyelesaikan pembayaran honor yang tertunda namun akan melihat anggaran yang ada.
”Kami akan mensuport itu juga tapi melihat anggaran kita dulu karena kemarin Idul Fitri itu kita membayar TPP (tunjangan penambahan penghasilan) untuk ASN. Untuk temen-temen guru PAUD kita suport, mudah mudahan pada perubahan (PAPBD) bisa kita dapatkan,” tegasnya. (rio/mzm)
