Banyuwangi, Memox.co.id – Untuk meningkatkan ekonomi petani Akibat dampak Covid-19, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan kabupaten Banyuwangi melaksanakan program padat karya irigasi, salah satu program prioritas di tahun 2021.
Plt Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Guntur Priambodo melalui Kabid Bina Manfaat dan Kemitraan, Doni Arsilo Sofyan mengat, program padat karya irigasi tahun ini akan dilaksanakan oleh 11 Kantor Eksploitasi Air Irigasi Daerah (Korsda) se-kabupaten Banyuwangi.
Menurutnya, setiap masing-masing Korsda mempunyai kegiatan padat karya khususnya normalisasi irigasi, yang melibatkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
“Program padat karya ini nantinya akan dilaksanakan oleh 11 Korsda, yang akan melibatkan HIPPA yang anggotanya adalah para petani. Dengan program ini setidaknya bisa memberikan manfaat dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para petani,” ujar Doni Arsilo Sofyan, Kamis (10/6/2021) siang.
Lanjut Doni, sebenarnya program ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Karena masih dalam taraf percobaan, program padat karya irigasi baru mencakup 1 Korsda. Namun setelah melihat hasilnya, di tahun 2021 ini seluruh Korsda melaksanakan program padat karya irigasi. Meski dengan anggaran yang sangat terbatas, namun sangat efektif dan efisien.
“Dari pantauan kami, secara administratif sudah berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Sehingga kami meningkatkan di 11 Korsda. Anggarannya tidak terlalu besar, tapi sangat efesien,” jelasnya.
Doni mengatakan, program padat karya irigasi ini baru bisa mengakomodir satu HIPPA. Sehingga dari 11 Korsda yang ada, baru mencakup 11 HIPPA. Dia mengakui jika masih banyak HIPPA yang belum terakomodir dalam kegiatan padat karya tersebut.
Kedepan, sambung Kabid Bina Manfaat dan Kemitraan, ada peningkatan, jika pada tahun 2021 1 Korsda melibatkan 1 HIPPA nantinya akan meningkat menjadi 2 HIPPA. Anggaran program padat karya irigasi ini sebesar Rp 550 juta untuk 11 HIPPA, dan anggaran tersebut akan diberikan langsung dengan cara ditransfer ke rekening HIPPA.
“Jadi satu HIPPA mendapat anggaran Rp 50 juta, berarti ketika 11 HIPPA total anggaran Rp 550 juta. Itupun di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kami yang terserap oleh anggaran untuk tenaga kerja, kurang lebih sekitar 50 persen. 50 persen lagi untuk pengadaan alat pelaksanaan kegiatan normalisasi,” bebernya.
Lebih lanjut Doni mengatakan, adapun proses pelaksanaan dan pembiayaan dalam program tersebut, pihaknya langsung membayar para pekerja yang melakukan kegiatan normalisasi saluran irigasi di wilayah kerja masing-masing HIPPA, melalui rekening masing-masing pekerja.
“Selain keikutsertaan kita dalam pemulihan ekonomi, melalui padat karya. Ini juga bagian kita membina teman-teman petani pemakai air,” pungkasnya. (ras/mzm)
