Bupati Sepakat Penyaluran BPUM Libatkan Banyak Lembaga

17
0
Bupati Sepakat Penyaluran BPUM Libatkan Banyak Lembaga
Drs. KH. Salwa Arifin, Bupati Bondowoso. (sam)

Bondowoso, Memox.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan mempertanyakan keputusan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang melakukan pemangkasan pada lembaga pengusul dalam proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 2 tahun 2021.

Diketahui, Kemenkop UKM telah membuat aturan baru terkait BPUM tahap 2 ini. Dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkop No. 6 tahun 2020.

Sebelumnya, Dalam aturan yang lama, ada lima lembaga yang bisa menjadi pengusul penyaluran BPUM, namun, kini, hanya menjadi satu lembaga pengusul, Dinas Koperasi. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI itu mengaku khawatir dengan Permenkop yang baru tersebut.

“Pemangkasan lembaga pengusul tersebut malah menghambat program Bantuan BPUM ini berjalan efektif, akurat dan cepat. Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab, pasalnya, sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi juga tidak banyak,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Nasim, selama ini, ketika masyarakat akan mengurus urusan di Dinas Koperasi dan UKM, tidak jarang para pelayan publik itu terlalu kaku saat menerapkan aturan dan birokratis.

Akhirnya, masyarakat menjadi kurang terlayani dengan baik dan harus berkali-kali untuk melengkapi berkas dan syarat-syarat yang diminta. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat dan harapan pemerintah yang menginginkan agar dana BPUM bisa terdistribusi dengan cepat, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dan ekonomi cepat pulih.

Nasim Khan. (sam)

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin, sepakat dengan pendapat Nashim Khan. Untuk memudahkan proses pencairan BPUM jangan hanya mengandalkan 1 lembaga.

“Karena yang mendapat BPUM, hususnya di Bondowoso cukup banyak, mungkin mencapai ribuan. Kalau penyalurannya hanya pada satu lembaga, apalagi lembaga pemerintah, akan menemukan banyak kendala,” kata Kyai Salwa, sapaannya.

Kyai Salwa sepakat, kalau lembaga lain, seperti BRI, BNI, dan lembaga lain yang memenuhi syarat, ikut dilibatkan dalam penyaluran BPUM. Agar proses penyalurannya berjalan lancar. (sam/mzm)