Politisi senior PKB asal Tulangan ini juga mempersilahkan BKD Pemkab Sidoarjo untuk mengevaluasi tenaga honorer yang pekerjaannya dinilai tidak terlalu signifikan (penting). Artinya tugasnya hanya bersifat supporting (tambahan).
“Tugas utamanya tenaga honorer ini sifatnya supporting atau tidak? Itu nilainya sangat penting. Kalau tugasnya hanya supporting, maka tenaga honorer ini bisa jadi akan membebani anggaran kita (APBD Pemkab Sidoarjo),” ungkap wakil rakyat yang sudah menjabat tiga periode di DPRD Sidoarjo ini.
Kendati demikian, masih terdapat kemungkinan pengurangan (efisiensi) jumlah tenaga honorer ini menjadi konsekuensi dari adanya penataan pegawai non ASN yang efisien dan efektif dalam menjalankan setiap tugas kesehariannya.
“Kami menilai kalau nanti memang ada pengurangan, itu termasuk bagian dari konsekuensi penataan pegawai. Misal ada satu pekerjaan cukup dihandle (dikerjakan) satu orang, kenapa harus ada tiga orang di tugas kerja itu. Logikanya pertimbangannya seperti itu,” tandasnya. (par/wan)
